oleh

Kunjungi Bareskrim Polri, DPP SKPPHI Bangun Komunikasi, Tingkatkan Sinergitas

Jakart,www.suarahukum-news.com-Sebagai Lembaga yang baru, Dewan Pimpinan Pusat Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia (DPP SKPPHI) selalu aktif dan berupaya memperkenalkan diri dengan cara melaksanakan audiensi dan silaturahmi keberbagai instansi ditingkat pusat. Seperti pelaksanaan audensi DPP SKPPHI yang mendapat sambutan positif  dari Koorspri Wakabareskrim Polri diruangan Bareskrim Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan, pada Selasa (11-01-2022). Hal ini sebagai bentuk sosialisasi dan komunikasi untuk menjalin hubungan yang baik, termasuk diantaranya instansi Mabes Polri.(14/01).

Koorspri Wakabareskrim Polri AKP Dwi Chandra menyambut baik atas silaturahmi dan audiensi siang itu. Selain itu pihaknya  juga menyampaikan permintaan maaf , karena yang awalnya Wakabareskrim Polri bisa turut hadir. Namun, karena ada hal tugas lain mendampingi Kapolri, sehingga audensi tersebut di wakilkan.

“Terimakasih atas kunjungan dan Silaturahmi jajaran pengurus DPP SKPPHI ke Mabes Polri, kami menyampaikan permintaan maaf Wakabareskrim Polri karena ada agenda lain yang tidak bisa dtinggalkan. Kami apresiasi atas visi dan misi SKPPHI karena ini bukanlah LSM ataupun Ormas yang biasa brutal, karena lebih mengutamakan intelektual dalam menyelesaikan suatu permasalahan melalui studi-studi yang dikaji,” ujar Koorspri Wakabareskrim Polri AKP Dwi Chandra mewakili Wakabareskrim, Selasa (11/01).

Sementara itu Ketua Umum DPP SKPPHI Ryanto Sirait dalam sambutannya juga menyampaikan tentang visi misi dan program kerja dari Lembaga Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia.

“Kami selalu menjalin hubungan baik dan membangun kerjasama dengan semua pihak dalam menjalankan visi dan misi. Diantaranya memperjuangkan terwujudnya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, dan mendorong terciptanya sistem penegakan hukum Indonesia yang transparan,” ujarnya.

Lebih lanjut Ketum SKPPHI juga mengatakan, Dalam mengkaji suatu materi, Kami bersinergi dengan Universitas serta para Dewan Pakar dan Mahasiswa Hukum. Hal itu dimaksudkan, agar kajian (materi) yang kita bedah dapat mengahasilkan suatu sudut pandang yang benar-benar sesuai dengan aturan dan kaedah hukum.

“Jika nanti kami ataupun anggota didaerah ada temuan, kami tidak langsung tendensius, tapi pola kami bagaimana ini kami kaji, secara berimbang dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam studi kami,” ulasnya

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP SKPPHI Megy Aidillova, S.T, menyampaikan beberapa hal terkait Polri guna kajian kedepan agar tidak Misspersepsion.

“Ada beberapa hal terkait kajian kami nanti yang akan disampaikan ke Polri, diantaranya tentang solusi yang diberikan ketika Laporan Polisi (LP) dalam prosesnya mengalami kemandekan. Kami mendorong perkuat sistem aplikasi kepolisian dalam saran dan aduan masyarakat, agar jangan sampai ada lagi image masyarakat yang viral baru-baru ini #PercumaLaporPolisi,” tutur Megy Aidillova.

Sementara itu, dari Tri Resmiyanto dari Bareskrim Polri menjelaskan terkait laporan pengaduan dan sistem di Kepolisian.

“Polri dalam menjalankan fungsi dan tugas membuka laporan pengaduan. Dan untuk menciptakan Presisi Polri, sekarang ada Dumas satu atap yaitu Pengaduan Masyarakat Satu Atap. Pelayanan melalui aplikasi online dapat dilakukan oleh masyarakat. Di Dumas sudah mencakup disana Bareskrim, Propam, Irwasum dan juga Humas. Bagi masyarakat yang mengalami laporan lama diproses ataupun adanya keberpihakan Kepolisian dapat dilapor ke Dumas. Dan di Bareskrim sendiri juga ada aplikasi SP2HP sebagai Layanan Informasi Perkembangan Perkara,” ungkapnya.

Dalam audensi tersebut, turut dihadiri Sekretaris Eksekutif DPP SKPPHI Tiarma Simanjuntak, serta beberapa pengurus tingkat pusat lainnya. Selanjutnya di penghujung acara,  diakhiri dengan penyerahan Profil SKPPHI kepada Mabes Polri dan langsung diterima oleh Koorspri Wakabareskrim Polri. Acara berlangsung lancar dengan mengedepankan protokol kesehatan yang cukup ketat.

 

 

 

(Red/Sh,Mg)

News Feed