Pati,www.suarahukum-news.com-Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memastikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Pesantren akan terwujud.(27/02).
Pasalnya, hal tersebut berkenaan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini adalah sebagai penggagas adanya Perda Pesantren. Diketahui saat ini masih dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren.
Ketua Fraksi PPP DPRD Pati, Suwito telah mendelegasikan anggota fraksinya sebagai panitia penggodokan Raperda Pesantren. Ia menargetkan Raperda tersebut rampung pembahasannya di tahun 2022.
“Kita mengajukan perda inisiatif agar perda pesantren itu segera terlaksana. Kami menunjuk anggota kami di komisi D dan A ngobrol untuk mengawal perda inisiatif itu. Mudah- mudahan 2022 selesai,” terang Suwito saat diwawancarai awak media usai menghadiri acara Silaturahmi DPC PPP dan Fraksi PPP DPRD dengan PCNU Pati kemarin, Jumat (25/02).
Selain itu, pihaknya juga mengaku, bahwa Fraksi PPP menjadi salah satu inisiator terciptanya Perda Pesantren sebelum masuk Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD tahun 2022, oleh karenanya sebagai penggagas, pihaknya berkewajiban memastikan peraturan daerah ini dapat terwujud dengan baik.
Belum lama ini, fraksi PPP juga telah mendatangi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati untuk menyerap aspirasi pengurus setempat, terkait Raperda Pesantren.
Menggandeng NU dianggap penting, lantaran mayoritas keluarga besar Nu di Pati didominasi oleh pelaku dan pegiat lembaga pesantren.
“Kalau titipan PCNU, kita berusaha memperjuangkan semuanya. Kita semua tau, bahwa UU pernikahan, UU pesantren itu dari (diinisiasi) PPP mereka mau mengakui atau tidak terserah,” ungkap Anggota Komisi C DPRD Pati itu.
Sementara itu, Ketua PCNU Pati Yusuf Hasyim mengapresiasi support DPRD telah memberikan sarana hukum bagi umat islam di Kabupaten Pati, khususnya kaum santri.
“Kita berharap melalui jalinan antara Kader NU di partai politik bisa saling bersinergi, bersama jamiyah nahdlatul ulama maupun aspirasi, mengingat umat islam di Pati ini warga NU. Kami berharap kepentingan bersama bisa disinergikan antara kader dan partai bisa melakukan pelayanan terhadap umat,” tandasnya.(*)
(Red/Sh)
