Bangkok , www.suarahukum-news.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali mengangkat isu Rakhine State dalam pertemuan retreat KTT ke-34 ASEAN di Hotel Athenee pada hari Minggu ( 23 / 6 ) di Bangkok, Thailand . ( 24 / 6 )
Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa ;
” Saya ingin bicara sebagai satu keluarga , berterus terang , untuk kebaikan kita semua ,” kata Presiden memulai pandangannya dalam pertemuan retreat
Presiden Republik Indonesia juga mengingatkan bahwa ASEAN telah memberikan mandat ke AHA Centre untuk melakukan Needs Assessment guna membantu Myanmar mempersiapkan repatriasi yang sukarela , aman dan bermartabat
Mandat tersebut sudah dijalankan melalui pelaksanaan Preliminary Needs Assessment ( PNA ) tim ke Rakhine State . PNA sudah menyampaikan laporan dari pelaksanaan mandatnya. Dengan adanya laporan PNA, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya.
Pertama , rekomendasi laporan PNA harus ditindaklanjuti ;
” Saya berharap bahwa High Level Committee dapat segera membuat Plan of Action dengan time frame yang jelas , ” kata Presiden Jokowi
Lebih jauh Presiden mengatakan , ” Tindak lanjut rekomendasi akan membantu terciptanya kemajuan dalam persiapan repatriasi , ” imbuhnya
Kedua , isu keamanan menjadi kunci bagi pelaksanaan repatriasi.
” Kita semua prihatin terhadap situasi keamanan di Rakhine State yang belum membaik ,” ujar Presiden
Indonesia berharap Pemerintah dan otoritas Myanmar dapat terus secara maksimal mengupayakan pemulihan keamanan . Tanpa jaminan keamanan , tidak akan mungkin terjadi repatriasi .
Presiden Jokowi juga menyarankan ASEAN dapat membantu membangun komunikasi dengan Bangladesh dan pengungsi di Cox’s Bazar ;
“ Tentunya dengan tetap menghormati proses komunikasi bilateral Myanmar-Bangladesh ,” kata Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa komunikasi yang baik antara Myanmar , Bangladesh , dan para pengungsi menjadi bagian penting bagi kesuksesan persiapan repatriasi .
( Red / Mchn )
