Arist : Vonis 5 Tahun Terlalu Ringan Bagi Perampas Kehormatan Anak Dibawah Umur 

Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait ,  mengaku kecewa atas putusan hakim yang terlalu ringan terhadap pelaku tindak asusila yang  telah melecehkan siswi muridnya , terlebih dilakukan oleh terdakwa tiga kali di tempat berbeda . Sabtu ( 16 / 11 )

Jakarta , www.suarahukum-news.com – Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak ,Arist Merdeka Sirait mengutarakan rasa kekecewaan dengan vonis 5 ( lima ) tahun kurungan penjara , atas tindakan oknum kepala sekolah yang telah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 12 siswi didiknya di sekolahan diamana sang oknum tersebut mengajar . ( 16 / 11 )

Kekecewaan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak tersebut akibat hasil putusan atas perkara pelecehan seksual terhadap anak siswi yang di lakukan oleh oknum kepala sekolah dengan vonis 5 tahun penjara dengan denda Rp. 100 juta, subsider 2 bulan kurungan yang diputuskan Pengadilan Negeri Watan Soppeng Sulawesi Selatan, terhadap seorang kepala sekolah SDN Soppeng inisial HMD (52) yang telah terbukti melakukan kejahatan seksual terhadap 14 siswinya secara terus-menerus , dan menurut Arist hal itu merupakan satu keputusan yang sangat mengecewakan .

Ungkapan rasa kekecewaan tersebut ia sampaikan kepada sejumlah awak media pada hari Sabtu ( 16 / 11 ) di Kantornya kemarin , Selain melecehkan harkat dan martabat para korban, putusan majelis hakim atas perkara kejahatan seksual tersebut merupakan gagal paham terhadap pelaksanaan dari ketentuan UU RI N omor : 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu Nomor : 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan kejahatan seksual terhdap anak merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ;

“Oleh karenanya, patutlah jika saya mempertanyakan ada apa sesungguhnya yang terjadi dibalik keputusan itu , ” ucap Arist siang itu

Dengan demikian, lanjutnya , ” Untuk memastikan dan mengetahui pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim memvonis 5 tahun penjara terhadap kepala sekolah SDN Soppeng, saya akan meminta Tim Investigasi dan Advokasi Hukum K0MNAS Perlindungan Anak untuk segera mempelajari dan mengkaji pertimbangan dan dasar hukum dari vonis ringan tersebut , ” tambahnya

Menurut Arist , vonis ringan majelis hakim atas perkara kejahatan seksual berulang dan terencana yang dilakukan HMD terhadap 12 siswinya adalah putusan hukum yang merendahkan martabat kemanusiaan dan melecehkan nilai-nilai hak asasi manusia ;

” Oleh majelis hakim terdakwa divonis hukuman 5 tahun pidana penjara untuk satu perkara. Sementara terdakwa sesungguhnya memiliki empat berkas perkara. Berkas perkara nya sendiri ada 4, karena beda waktu kejadian ,” ungkap Arist

Diketahui bahwa sesuai dengan hasil putusan majelis , terdakwa sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikenakan pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 82 (1); (2), (4), (5) dan (6) UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Republik Indonesia perubahan atas Nomor : 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak kasus dengan ancaman pidana pokok minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun pidana penjara bahkan dapat diancam dengan hukuman seumur hidup serta dapat pula ditambahkan dengan hukuman “kastrasi” atau kebiri lewat suntik kimia karena dilakukan pelaku secara berulang dan terencana.

” Kejahatan seksual berulang yang menjerat terdakwa sendiri dilakukan pada 14 orang siswa sekolah tempat pelaku bekerja. Perbuatan pelaku diketahui dilakukan di tiga lokasi berbeda di ruang Kepala Sekolah, ruang komputer dan perpustakaanbsekolah dan Kejadian ini terjadi rentang waktu tahun 2014 hingga 2019 , ” pungkasnya

( Red / Tg )

COMMENTS