Rapat Paripurna DPRD Pati, Kerusakan Jl. Pati-Gabus Harus Segera Diperbaiki 

Advertorial958 Dilihat

Pati, www.suarahukum-news.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong pemerintah daerah agar terus memperhatikan kondisi infrastruktur, pelayanan publik, menyediakan kebutuhan pupuk hingga bantuan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).(27/02).

Hal itu disampaikanya dalam Catatan dan merupakan masukan DPRD Kabupaten Pati, yang dihimpun dari pelaksanaan reses oleh masing-masing anggota dewan di tingkat dapilnya. Catatan tersebut disampaikan Muslihan saat sidang Paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Pati, Jumat (25/02/2022).

Adapun dari hasil laporan reses anggota DPRD Pati tahap III tahun anggaran 2021 masa keanggotaan DPRD 2019-2024 di bidang pemerintahan adalah, Anggota DPRD mendorong program vaksinasi yang sedang digalakkan pemerintah untuk segera direalisasikan.

Menurutnya, akselerasi cakupan vaksinasi harus segera dicapai. Hal ini mengingat masih banyak warga yang belum menerima vaksin. Selain itu, mereka melaporkan banyak perangkat desa kurang disiplin, sehingga pelayanan di pemerintah desa kurang maksimal yang notabenenya unit pemerintah di bawah dekat dengan masyarakat.

“Kemudian di Bidang Pembangunan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati perlu membangun pangkalan truk di wilayah Pati agar sopir truk tidak parkir liar di tepi jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan lain dan masyarakat pada umumnya,” katanya.

Masih di bidang pembangunan, Anggota DPRD Pati juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan upaya perbaikan Jl.Pati-Gabus segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terlebih kondisi aspal jalan cukup parah, apalagi ditambah yang saat ini musim hujan.

Muslihan melanjutkan, Sementara Catatan di Bidang Ekonomi, DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pandemi Covid-19 dua tahun belakangan ini membuat perekonomian, khususnya sektor UMKM sangat terpukul dan mungkin ada ambruk.

“Pemerintah wajib memberikan pengarahan untuk masyarakat dalam bentuk pelatihan, pemberian kredit untuk bantuan modal bagi UMKM dan persediaan pupuk pada musim tanam agar tercukupi dengan harga yang terjangkau,” tandasnya.

 

 

 

(Red/Sh)