oleh

Rencana Pengisian Perangkat Desa 570 Formasi Tahun 2022 Diduga Syarat Kepentingan, Kades Sumbermulyo Angkat Bicara

-OPINI-787 views

Pati,www.suarahukum-news.com-Rencana pengisian perangkat desa tahun 2022 mendatang tampaknya mendapat tenggapan beragam dan sejumlah polemik dari berbagai pengamat kebijakan publik di wilayah Kabupaten Pati. Pasalnya, menurut berbagai narasumber yang berhasil dihimpun Media ini, Selasa (19/10) adalah tahapan dan mekanisme yang di lalui belum sejalan dengan amanat dan marwah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terlebih menurut para pengamat kebijakan juga menyebutkan bahwa pelaksanaan pengisian perangkat desa di tahun sebelumnya yang di fasilitasi oleh pemerintah daerah justru banyak menuai kontroversi, dikarenakan telah di pihak ketigakan, seolah ktidakmampuan di tingkat wilayah, terlebih belum diketahui tentang Akreditasi dan Sertifikasinya sebagai lembaga penguji di bidang tata Pemerintahan. Karena, porduk yang di hasilkan dari lembaga penguji tersebut nantinya akan bekerja sesuai bidangnya untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Jadi, mempertimbangkan legalisasi dan akreditasi dalam hal ini dipandang perlu. (20/10).

Diketahui bahwa, Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, yang selama ini menjadi substansi pengaduan ke Ombudsman sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sementara itu, Dalam upaya mendisiplinkan aparatur pemerintahan desa, baik kepala desa maupun perangkat. Bupati Pati telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Pati nomor 56 tahun 2001 tentang Disiplin Kerja dan Etika Aparatur Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Adapun Substansi dalam Peraturan Bupati tersebut telah mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, hari dan jam kerja aparatur pemerintahan desa sama seperti ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Kedua, kehadiran aparatur pemerintah desa dilakukan dengan penerapan presensi elektronik melalui identifikasi wajah.

“Ketiga, terdapat ketentuan cuti bagi aparatur pemerintah desa. Keempat, terdapat sanksi administratif berupa hukuman disiplin bagi aparatur pemerintah desa yang melanggar kewajiban, larangan, dan etika,” kata Haryanto dalam Rapat Paripurna DPRD Pati, Senin (11/10/2021).

Penjelasan tersebut merupakan jawaban Bupati Haryanto terhadap pandangan umum dari Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Perjuangan) dalam rapat paripurna pekan lalu.

Pada kesempatan itu, Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah menunda pengisian perangkat desa yang direncanakan akan digelar pada Tahun 2022 mendatang. Selain itu, pihaknya juga mendesak agar pemerintah daerah untuk terlebih dahulu mendisiplinkan kinerja para perangkat desa yang saat ini aktif menjabat.

Hal ini lantaran hasil inspeksi mendadak (Sidak) DPRD Pati menunjukkan bahwa masih banyak perangkat desa yang melakukan pelanggaran disiplin.

Namun, menurut Haryanto pengisian perangkat tetap perlu dilakukan pada Tahun 2022. Selain karena Pemkab Pati telah menerbitkan regulasi untuk mendisiplinkan aparatur pemerintah desa, saat ini sedang terjadi kekosongan formasi perangkat desa yang cukup banyak. Sedikitnya terdapat 570 formasi perangkat desa yang kosong. Hal ini berdasarkan inventarisasi data perangkat desa sampai Juli 2021.

Menanggapi hal itu, Sutrisno Kepala Desa Sumbermulyo Kecamatan Winong Kabupaten Pati angkat bicara, bahwa pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati sudah banyak disalah artikan, karena tidak mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah tertuang didalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Jika mengacu pada Undang-Undang Desa, maka yang memiliki kewenangan untuk melantik dan memberhentikan perangkat desa adalah kepala desa. Artinya, segala bentuk tehnis dan mekanisme dalam tahapan pelaksanan pengisian perangkat desa adalah murni kewenangan di tingkat desa dan bukan kewenangan pemerintah daerah, dan saya yakin jika mekanisme pengisian perangkat desa di pihak ketigakan maka banyak mendapat penolakan dari teman-teman kepala desa,” tegas Sutrisno Kepala Desa Sumbermulyo kepada Media ini, Selasa (19/10/21) sore.

Selain itu, Lanjut Sutrisno,”Kalaupun pemerintah daerah hendak menerbitkan suatu peraturan yang berkaitan dengan desa, alangkah baiknya ada semacam audensi ataupun bedah materi sebelum merumuskan pada suatu peraturan yang mengikat, karena peraturan tersebut nantinya akan diterapkan pada desa. Jadi, kelak kepala desa ini tidak hanya sekedar mengikuti suatu aturan yang dapat memangkas kewenangannya sebagai seorang kepala desa. Mohon jangan dicampur adukan antara peraturan daerah dengan peraturan desa, masing-masing memiliki tupoksi masing-masing,” imbuh Sutrisno, yang juga akrab disapa dengan nama panggilan Tris Pojok sore itu.

Sementara itu di tempat yang sama, Nabianto,S.H, yang merupakan salah satu pentolan atas berdirinya salah satu organisasi kepala desa di Kabupaten Pati atau lebih dikenal dengan nama Pasopati juga mengatakan, Kalaupun tentang pengisian perangkat mau di ambil alih oleh pemerintah daerah secara tehnis dan mekanisme nya, mbok ya jangan seperti main petak umpet, artinya monggo tehnisnya seperti apa di paparkan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan usai pelaksanaan pemilihan perangkat desa seperti beberapa waktu lalu. Hingga sekarang apa ada keterbukaan soal mekanisme serta soal tehnis penilaiannya, serta soal lembar jawaban yang sesungguhnya. Saat itu ada beberapa yang ganjil bahkan sempat menjadi aduan di beberapa kecamatan, namun berakhir dengan sesuatu yang tidak memuaskan oleh peserta yang mengikuti pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa.

“Kalaupun terpaksa mau di ambil alih lagi oleh pemertintah daerah, secara tehnis dan mekanismenya mbok tahapannya itu yang benar-benar pro rakyat (peserta pengisian perangkat) dan kepala desa. Masak yang menguji pihak ketiga, sementara belum di ketahui secara pasti untuk standar kompetensi di bidangnya, Apakah di Pati sendiri tidak ada yang mampu untuk membuat soal ujian, jika berbicara pengalaman, mungkin sejak dahulu untuk pengisian perangkat desa lembar soal di buat oleh pemerintah daerah sendiri, tapi kemarin kok dipihak ketigakan, ada apa ini ..? terlebih ini mau diulang lagi tanpa mempertimbangkan kondisional yang sedang terjadi,” tandas Nabianto,S.H,  yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Margorejo dua periode berturut-turut kepada Media ini, sore itu, Selasa (20/10).

 

 

 

 

 

(Red/Tg)

News Feed