Susul Pernyataan Rakorda 2021 Jateng, Demokrat Pati Gelorakan Tolak KLB

Pati,www.suarahukum-news.com-Sikap tegas dan penolakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara pada Jumat (05/03/2021) kemarin , yang dilakukan oleh Kelompok tidak bertanggungjawab, atau biasa di sebut dengan Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). Bukan tanpa sebab, pasalnya sekelompok orang yang di maksud, secara terbukti melawan atas ketentuan peraturan yang sudah tertuang di dalam AD ART Partai Demokrat. yang selama ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan kaedah serta aspek organisasi, dengan mengedepankan solidaritas, untuk setia pada anggaran pokok (AD ART) di tubuh Partai belogo mercy tersebut. (08/03).

Pernyataan tolak KLB (Kongres Luar Biasa) itu, juga mendapatkan respon (kader partai) dari berbagai penjuru di tanah air, salah satunya adalah dari Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut di buktikan dengan menggelar Rakorda (Rapat Koordinasi Daerah) yang di hadiri oleh Ketua DPD dan Jajaran, Ketua DPC Partai Demokrat se-Provinsi Jawa Tengah serta seluruh Fraksi Partai Demokrat se-Jawa Tengah.

Adapun hasil musyawarah keputusan Rakorda 2021 Provinsi Jawa Tengah, Jumat (05/03/21)tersebut, telah menghasilkan beberapa materi keputusan penting, yang memiliki nilai pokok tentang penolakan terhadap KLB di Deli Serdang Sumatera Utara di antaranya;

1. Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang Sumatera Utara, di karenakan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

2. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah tidak ada satupun yang hadir ataupun menandatangani surat kuasa/surat mandat yang diberikan kepada siapapun untuk menghadiri dan atau mewakilinya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal.

3. Apabila di dalam poin 2 terbukti ada yang mengatasnamakan Ketua DPD/DPC Partai Demokrat se-Provinsi Jawa Tengah menghadiri dan atau mewakili dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal adalah tidak sah. dan tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum.

4. Setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan setia kepada Ketua Majelis Tinggi bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sesuai dengan hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 yang telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum dan di sahkan oleh Kemenkumham Nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020.

5. Bertekad untuk melawan pelaku Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), serta meminta kepada DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang terbukti berhianat dan melanggar etika politik.

6. Meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkumham Republik Indonesia untuk tidak mengesahkan apapun yang di hasilkan oleh Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang Sumatera Utara.

7. Semua kader Partai Demokrat se-Provinsi Jawa Tengah siap merapatkan barisan untuk menjaga solidaritas Partai Demokrat guna melawan Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal.

Dalam hasil keputusan musyawarah Rakorda 2021 Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah di tuangkan dalam surat hasil musyawarah yang di tanda tangani oleh Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah Rinto Subekti dan PLT.Sekertaris, Kartina Sukawati, tertanggal 06 Maret 2021 di Semarang.

Terpisah, menindaklanjuti atas hasil Rakorda tahun 2021 Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati bersama seluruh Kader, PAC, Ranting dan Pengurus Partai telah menggelar Koordinasi di tingkat Kabupaten untuk menyatakan tolak KLB di Deli Serdang Sumatera Utara. Lantaran menurut Ketua DPC Demokrat yang ada di Kota Bumi Mina Tani tersebut menganggap yang di lakukan oleh kelompok tersebut tidak bertanggung jawab itu telah keluar dari ketentuan AD ART Partai Demokrat.

Hasil Rakorda 2021 Jateng ,Partai Demokrat Sepakat, “Dukung AHY,Tolak KLB”, Jumat-Sabtu (05-06/03/2021) di Semarang.

“Dengan tegas kami juga menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang, Sumatra Utara,” ujar Joni Kurnianto seraya di ikuti ucapan dari seluruh pengurus DPC, Fraksi, PAC dan Ranting yang hadir dalam rapat koordinasi sore itu, Minggu (08/03).

Semangat dan rasa solidaritas kebersamaan ternyata sudah tertanam di seluruh Kader Partai Demokrat sejati, salah satunya para kader Demokrat yang ada di Kabupaten Pati ini.

“Kami bersama seluruh fraksi, pengurus DPC,PAC,RANTING dan kader Partai Demokrat di Kabupaten Pati tetap mendukung Ketua Umum AHY sesuai dengan hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 yang telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum dan di sahkan oleh Kemenkumham Nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020,” terangnya.

Lebih lanjut di katakan oleh Joni Kurnianto,”Selain itu, jika terbukti ada pemalsuan tanda tangan yang mengatasnamakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, maka siap-siap saja untuk berhadapan dengan tim kuasa hukum kami, dan juga tim kuasa hukum DPC se-Provinsi Jateng,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Divisi Hukum Partai Demokrat Kabupaten Pati, Advokat Bowo Setiyadi,S.H, saat di mintai tanggapan Media ini, juga mengatakan, Kalau memang terdapat unsur perbuatan melawan hukum, dengan memalsukan tanda tangan untuk kepentingan yang dapat merugikan pihak kami (DPC Demokrat Kabupaten Pati), maka kami akan mengambil langkah dan sikap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan seluruh Tim Advokasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah, untuk mengambil sikap atas hal ini, dan kami akan menunggu komando dari DPP untuk melakukan sikap atas permasalahan hal ini,” kata Bowo Setiyadi.

Selain itu, pada kesempatan tersebut juga dengan semangat para pengurus dan seluruh para tamu undangan dengan semangat mengobarkan rasa solidaritas kebersamaan dengan mengucapkan yel-yel dan menyatakan sikap untuk tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum yang Sah sesuai AD ART, dan menyatakan menolak KLB ilegal di Deli Serdang Sumatera Utara. Di akhir pertemuan dalam rapat koordinasi itu, di tutup dengan pembacaan doa, dimaksudkan agar Partai Demokrat selalu di berikan Kejayaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan serta terpupuk rasa solidaritas Kader Demokrat Sejati.

 

(Red/Tg)

Author: suarahukum