Pati, www.suarahukum-news.com | Setelah Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, Pertalit dan Pertamax pada Sabtu (3/09) kemarin, Rakyat seolah menjerit. Pasalnya, ditengah situasi yang serba sulit dimasa Pandemi ini, kini masyarakat kecil harus menanggung kembali atas kebijakan Pemerintah dengan naiknya harga BBM ini.(05/09)
“Kami dari Partai Demokrat DPC Kabupaten Pati secara tegas menolak kenaikan harga BBM. Hal ini sangat bertentangan dengan hati nurani kami. Pasca Pandemi COVID-19 masyarakat juga belum mampu bangun dari keterpurukan ekonomi. Seharusnya ada solusi dari pemerintah, bukan malah sebaliknya masyarakat di buat menjerit akibat naiknya harga BBM,” ujar H.Joni Kurnianto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, Senin (05/09).
Seharusnya, lanjut Joni, Pemerintah melakukan penghematan dalam tata kelola pemerintahan. Misalnya, Mega proyek yang tidak pro dengan rakyat, harus dihentikan dulu.
Seperti pembangunan Mercusuar yang tidak menyentuh rakyat, alangkah baiknya dihentikan terlebih dulu. Dan upayakan membuat program yang manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat di Indonesia.
“Mestinya dilakukan pembenahan, negara di-manage dulu yang baik. Jangan rakyat yang jadi korban. Kalau BBM dinaikkan, korbannya rakyat kecil, yang nantinya akan dibarengi dengan naiknya harga kebutuhan masyarakat,” tegas Joni Kurnianto, yang juga merupakan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati.
Selain itu, Dalam keterangannya Joni Kurnianto juga mengatakan, kenaikan harga BBM memiliki efek domino yang mengerikan bagi rakyat.
“Sebab harga bahan pokok di pasar pasti akan naik semua. Maka kami menolak kenaikan harga BBM ini. Ini kebijakan yang tidak realistis,” pungkasnya.
Pemerintah Umumkan Kenaikan Harga BBM Jenis Pertalit, Pertamax dan Solar
Diketahui bahwa, Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, Sabtu (3/9/2022). Kenaikan BBM ini menjadi langkah Pemerintah Indonesia menghadapi gejolak minyak dunia. Maka dari itu, harga BBM di dalam negeri tidak bisa ditopang dengan memberikan subsidi dari APBD.
“Tetapi anggaran subsidi dan komparasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152, 5 triliun jadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus. Dan lebih dari 70 persen subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi,” kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Kepresidenan, Sabtu (3/9/2022).
Menurut Jokowi, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk subsidi kepada masyarakat kurang mampu. Maka dari itu, saat ini pemerintah harus buat keputusan yang sangat sulit yaitu mengalihkan subsidi BBM.
Alhasil, harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mendapatkan penyesuaian.
“Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang tepat sasaran. Bantuan langsung tunai atau BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 26, 5 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150.000 perbulan. Dan mulai diberikan mulai bulan September selama 4 bulan,” terang Jokowi.
Kemudian, Jokowi juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan.
“Pemerintah berkomintmen agar penggunaana subsisidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” tandasnya.
(Red/Tg)
