Pati, www.suarahukum-news.com | Proyek pembangunan infrastruktur yang rencananya bakal menelan anggaran hingga Rp. 200 Miliar di Kota Bumi Mina Tani sempat tertunda lantaran adanya Asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, penanganan kerusakan pada ruas jalan di sejumlah titik lokasi terus dilakukan. (10/04)
Mandeknya realisasi anggaran pada proyek pembangunan infrastruktur tersebut juga berdampak pada menurunnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Tak sedikit mereka memilih putar arah atau sebaliknya mencari jalan alternatif lainnya.
Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati melalui Kepala Bidang Bina Marga Hasto Utomo membenarkan jika sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut tertunda menunggu petunjuk dan arahan dari Plt Bupati Pati.
“Untuk pekerjaan pada proyek utama dengan sistem lelang, saat ini kami masih menunggu petunjuk dan arahan dari bapak Plt Bupati,” ujar Hasto Utomo saat dikonfirmasi Media ini, Jumat (10/04)
Saat ini, lanjut Hasto Utomo, kami hanya bisa menangani pemeliharaan darurat, terutama laporan dari masyarakat. Perawatan yang dilakukan baru sebatas penambalan pada ruas jalan yang berlubang, dengan menggunakan campuran aspal panas.
“Adapun untuk pemeliharaan jalan tersebut menggunakan pos anggaran tersendiri yang nilainya cukup terbatas. Penambalan jalan rusak yang sudah kita kerjakan adalah pada ruas Jalan Kolonel Sunandar, Sugiyono, Mr. Iskandar. Sementara yang diperbaiki (ditambal) adalah menyesuaikan pada tingkat kerusakannya,” imbuhnya.
Hasto menjelaskan bahwa titik penambalan sangat bergantung pada tingkat keparahan jalan dan penyesuaian ketersediaan dana. Beberapa ruas yang terpantau sudah ditambal antara lain jalur Wedarijaksa-Jetak, rute dalam Kota Pati, serta jalur Juwana-Guyangan.
“Dan ini (perawatan jalan) nantinya akan berjalan terus dengan menyesuaikan skala prioritas yang ada sambil menunggu pada anggaran yang sudah dialokasikan melalui oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data keseluruhan dari DPUTR Pati, total panjang ruas jalan yang mengalami kerusakan mencapai 250 kilometer. Sebagai langkah penanganan jangka panjang, Pemerintah Daerah telah merencanakan perbaikan di 80 titik jalan rusak pada tahun 2026 ini.
(Red/ADV)
