Pati, www.suarahukum-news.com | Pengawasan terhadap pengembangan kawasan permukiman yang dikelola perusahaan pengembang (developer) menjadi perhatian serius. Aspek legalitas lahan, kesesuaian tata ruang, standar pembangunan, hingga kelayakan lingkungan dinilai harus menjadi persyaratan utama agar masyarakat tidak dirugikan akibat praktik pengembangan perumahan yang mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (09/11)
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati bersama insan pers di Kabupaten Pati, Senin (9/11/2026).
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Prof. Joni Kurnianto, S.T., M.T., menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas developer perumahan perlu diperkuat. Menurutnya, standar pembangunan, manajemen pengelolaan, serta kepastian legalitas merupakan aspek mendasar yang tidak boleh diabaikan oleh setiap perusahaan pengembang.
Ia mengingatkan, masyarakat jangan sampai membeli rumah dengan harapan memperoleh hunian yang aman dan nyaman, tetapi justru berhadapan dengan persoalan hukum akibat status tanah yang tidak jelas maupun perizinan yang bermasalah.
“Jangan sampai masyarakat membeli rumah, tetapi di kemudian hari justru menghadapi persoalan karena status tanahnya tidak jelas. Karena itu, setiap pengembangan kawasan perumahan harus benar-benar diawasi, mulai dari legalitas lahan, kesesuaian tata ruang, hingga kelengkapan administrasinya,” tegas Joni.
Ia juga menyoroti bahwa tidak semua bidang tanah dapat serta-merta dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan perumahan. Terdapat ketentuan tata ruang dan pembatasan pemanfaatan lahan yang wajib dipatuhi, termasuk kawasan yang masuk zona hijau maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Selain itu, aspek lingkungan, ketersediaan fasilitas umum, serta pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis harus menjadi perhatian serius sebelum pengembangan kawasan permukiman dilaksanakan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap pengembang menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.
“Jangan sampai pembangunan perumahan hanya berorientasi pada kepentingan bisnis, sementara kepastian hukum, kenyamanan penghuni, dan kepentingan masyarakat justru terabaikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati, Dr. Ahmad Qosim, S.Kin., menyampaikan bahwa pembangunan kawasan hunian juga harus memperhatikan aspek kesehatan dan kelayakan lingkungan.
Menurutnya, perusahaan pengembang tidak cukup hanya menyediakan bangunan rumah, tetapi juga wajib memperhatikan kondisi lingkungan permukiman, kualitas dan ketersediaan air, sanitasi, serta berbagai aspek pendukung kesehatan masyarakat.
“Pengembangan kawasan hunian harus memperhatikan aspek kesehatan, mulai dari kondisi lingkungan, ketersediaan air, sanitasi, dan berbagai persyaratan lainnya. Jangan sampai pembangunan perumahan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, pembangunan kawasan permukiman yang tidak direncanakan dan dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, termasuk munculnya kawasan kumuh baru.
Oleh karena itu, seluruh pihak terkait perlu memastikan bahwa setiap pembangunan perumahan memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi bangunan, prasarana, sarana, utilitas umum (PSU), maupun kesehatan lingkungan.
Pengawasan Jangan Hanya Sebatas Formalitas
Persoalan pengembangan perumahan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai aktivitas investasi dan bisnis properti. Di dalamnya terdapat kepentingan publik, perlindungan konsumen, kepastian hukum atas kepemilikan tanah, serta keberlanjutan lingkungan hidup.
Pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu memperkuat koordinasi dan pengawasan sejak tahap perencanaan, proses perizinan, pelaksanaan pembangunan, hingga penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak yang berwenang.
“Pengawasan juga harus memastikan bahwa pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak melanggar ketentuan perlindungan lahan pertanian maupun kawasan yang tidak diperuntukkan bagi permukiman,” kata Kabid Perumahan, Disperkim Pati.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga memperoleh jaminan kepastian hukum, lingkungan yang sehat, serta fasilitas pendukung yang layak.
FGD yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, legislatif, dan insan pers tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi dan evaluasi untuk mendorong tata kelola pembangunan perumahan di Kabupaten Pati yang lebih tertib, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Sebab, pembangunan perumahan yang baik bukan sekadar tentang berdirinya bangunan, melainkan juga tentang jaminan keamanan hukum, kelayakan lingkungan, dan masa depan kehidupan masyarakat yang menempatinya,” pungkasnya.
(Red/Tg)
