Koordinator aksi, Muhammad Agung menyatakan kondisi di pelabuhan saat ini dilaporkan sepi dari aktivitas pemberangkatan. Menurutnya hanya sekitar 15 persen kapal yang saat ini beroperasi di laut, itu pun merupakan kapal yang sudah mengisi tangki sebelum kenaikan harga terjadi.
Sisanya, sekitar 1.500 hingga 1.600 unit kapal, terpaksa bersandar di dermaga karena tidak mampu menutup biaya operasional.
Kesenjangan harga yang mencapai lebih dari dua kali lipat menjadi pemicu utama. Para nelayan mengaku keberatan dengan harga BBM saat ini yang menyentuh angka Rp30.000 per liter, padahal batas kemampuan maksimal mereka berada di angka Rp13.600 per liter.
“Kami meminta pemerintah untuk menurunkan harga BBM non-subsidi khusus nelayan. Harga BBM tuntutan kami itu Rp13.600, itu maksimal. Dan saat ini harganya Rp30.000,” katanya.
Dampak dari tingginya harga bahan bakar ini bahkan memaksa sejumlah kapal yang sedang melaut untuk pulang lebih awal. Beberapa kapal yang sedang mencari ikan di perairan jauh, seperti Papua, dilaporkan sudah balik kanan menuju pangkalan karena kehabisan pasokan BBM dan tidak mampu membeli tambahan dengan harga pasar saat ini.
Agung menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar gertakan. Jika aspirasi para nelayan tidak segera dikabulkan oleh otoritas terkait, mereka berencana akan membawa massa yang lebih besar untuk melakukan pengawalan kebijakan hingga ke pemerintah pusat.
“Jadi saat ini nelayan tidak bisa melaut dikarenakan terkendala dengan mahalnya harga bahan bakar solar. Dan kami akan memperjuangkan aspirasi ini sampai ke tingkat pusat,” pungkasnya.
(Red/Sh)
