Pati, www.suarahukum-news.com | Komisi B DPRD Kabupaten Pati pada hari Kamis (31/03) terima audiensi dari Paguyuban Petani Bawang Merah Pati (PBMP) di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Pati, terkait dengan anjloknya harga bawang merah di kota yang memiliki slogan Bumi Mina Tani ini.(31/03).
Menurut perwakilan PBMP yang juga merupakan Kepala Desa Ngurenrejo Kasnawi mengungkapkan, untuk harga bawang merah di tingkat petani saat ini hanya Rp 13.800 per-kilogram. Dengan harga tersebut, jangankan mengharapkan hasil, untuk menutup biaya produksi aja kami kesulitan. Untuk itu, pihaknya melaksanakan audiensi dengan wakil rakyat untuk mencari solusi terbaik.
“Anjloknya harga bawang merah di pasaran ini disebabkan karena stok yang melimpah pasca panen bawang di bulan ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sunardi menambahkan bahwa anjloknya harga bawang merah di tingkat petani ini juga disebabkan karena rantai distribusi perdagangan yang teramat panjang.
“Mengapa ada perbedaan di Pati, hasil panen tidak langsung ke pasar, melainkan dijual pedagang kecil yang kemudian ke pengepul sedang, lalu pengepul besar kemudian baru ke pedagang besar. Banyaknya rangkaian ini yang menyebabkan petani rugi,” ujar Sunardi, yang juga merupakan anggota PBMP.
Untuk itu, pihaknya juga sudah membuat 10 rekomendasi untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, baik itu eksekutif maupun legislatif.
Sepuluh rekomendasi tersebut diantaranya, meminta Pemerintah untuk menetapkan harga acuan bagi petani dan konsumen. Kemudian mendorong BULOG dan BUMN di bidang pangan untuk mengadakan penyerapan bahan pokok serta perlu adanya gudang penyimpanan yang dilengkapi dengan teknologi yang mumpuni.
“Pemerintah harus meningkatkan ekspor bawang merah dan memperbanyak pembangunan gudang konvensional full storage untuk menyimpan bawang merah saat over produksi yang dilengkapi pengering,” terangnya.
Menanggapi permasalahan tersebut, Komisi B DPRD Kabupaten Pati dan Dinas terkait yang menerima audiensi tersebut akan mendukung serta siap mengawal usulan dari paguyuban petani bawang merah tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
“Kami akan membuat rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk mewajibkan ASN membeli bawang merah hasil panen dari para petani lokal,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati Soetarto Oenthersa
Sebelumnya, Lanjut Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, gerakan ASN membeli bawang merah ini juga pernah dilakukan pada tahun 2018 silam, dan telah terbukti efektif bisa mengoptimalkan harga standar bawang merah di pasaran.
“Kami dari Komisi B akan mendukung para petani bawang merah di Kabupaten Pati, kami akan laporkan hal ini ke pimpinan DPRD agar disampaikan ke pihak eksekutif supaya gerakan ASN membeli bawang merah ini bisa dilakukan lagi seperti tahun 2018 kemarin,” ungkap Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, tidak ada salahnya jika program yang sama dilakukan lagi ditahun ini. Terlebih lagi Pemerintah Kabupaten Pati saat ini juga sedang menggencarkan program pemulihan ekonomi di masa Pandemi.
Sementara itu, Noor Laela juga menambahkan jika dinilai dari pasokan bawang merah di Kabupaten Pati ini melimpah, harusnya dengan marketing dan pengelolaan yang bagus bawang dari petani bisa terserap dan permintaan bawang merah di Kabupaten Pati bisa naik lagi.
“Tentunya, harus ada kolaborasi dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dispertan dan perusahaan. Pemerintah juga harus turun untuk mempromosikannya, jadi kita harus maju bersama baik itu dari Dewan, Disdagperin dan Dispertan harus ada untuk membantu pemasarannya,” terang Noor Laela yang juga merupakan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati.
Hal senada juga disampaikan oleh Tole Dhanutirto dimana pada prinsipnya DPRD Kabupaten Pati siap untuk mendukung dan mengawal usulan dari petani bawang agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
“Untuk itu, dalam meningkatkan kualitas ini, bisa dibantu dari Dinas Pertanian dan juga Dinas Perdagangan. Pada prinsipnya kami dari Komisi B siap untuk mendukung dan mengawal usulan dari para petani bawang merah tersebut,” tandas Tole Dhanutirto yang juga merupakan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati.
(Red/Sh)
