Pati, www.suarahukum-news.com | Banyak kepala daerah kini memiliki akun media sosial pribadi yang difungsikan untuk memperkuat penjaringan umpan balik atau aspirasi publik di wilayahnya. (23/11)
“Itu karena media sosial relatif lebih murah, dan bila dikelola dengan serius, bahkan akan berdampak luar biasa,” ujar Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, kemarin (22/11), usai memimpin apel siaga pengawas kampanye Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten di Alun-Alun Pati.
Henggar pun menyadari bahwa tidak semua program pemerintah daerah mendapatkan porsi untuk diberitakan di media massa, baik televisi, cetak, maupun media siber.
“Saat program atau kegiatan tertentu tidak bisa ditayangkan oleh media-media mainstream karena dianggap kurang memiliki news value, ini justru jadi kesempatan kami untuk mengoptimalkan media sosial,” tambahnya.
Agar optimal dalam berkomunikasi di Medsos, imbuh Pj Bupati, Pemkab dituntut untuk memahami karakter pengguna media sosial.
“Harus faham platform apa yang sedang digemari, tau konten-konten seperti apa yang disukai, perilaku mereka dalam mengakses Medsos seperti apa, hingga perubahan atau perkembangan algoritma tiap media sosial pun perlu diikuti,” kata Henggar.
Pj Bupati pun lantas mengutip laporan yang dirilis perusahaan media asal Inggris, We Are Social yang bekerja sama dengan Hootsuite, dimana pada 2023 durasi internetan orang-orang Indonesia dalam sehari ialah 7 jam 42 menit.
“Lebih spesifiknya, saat ini ada 167 juta pengguna media sosial di Indonesia, dan mereka tiap hari rata-rata mengakses Medsos selama 3 jam 18 menit,” terang Pj Bupati mengutip laporan We Are Social yang bekerja sama dengan Hootsuite.
Dan dari hasil sensus penduduk terbaru yang telah dirilis Badan Pusat Statistik, Pj Bupati pun menyadari bahwa gambaran demografi Indonesia mengalami banyak perubahan dari hasil sensus sebelumnya.
“Hasil sensus tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari Generasi Z/Gen Z, yaitu generasi yang lahir pada antara tahun 1997 sampai dengan 2012,” ucapnya.
Data terbaru yang dibagikan Senior Vice President Google, lanjut Henggar, bahkan menunjukkan bahwa selain digemari gen Z, TikTok kini semakin dipilih gen Z saat mencari informasi, ketimbang Google Search.
“Nah karena salah satu tugas saya dan rekan-rekan OPD adalah mem-branding Pati, maka Medsos tentu menjadi salah satu senjata kami dalam mengenalkan Pati di tingkat nasional. Maka perilaku target audience di tingkat nasional pun perlu dipahami. Kalau mereka banyak pakai TikTok, ya kita kemas pesannya agar juga bisa ditampilkan di Tiktok,” sebut Pj Bupati.
Kemudian, terkait platform lain yang populer di lingkup lokal semisal Facebook maupun Instagram, Henggar mengaku akan tetap memberdayakannya karena menurutnya tugas Pemkab tak hanya berhenti di tataran publikasi program.
“Lebih dari itu, sasaran akhir penggunaan Medsos adalah untuk memperkuat penjaringan umpan balik atau aspirasi dari publik”, jelasnya.
Tak jarang, imbuh Pj Bupati, perbaikan sarana publik, seperti perbaikan jalan-jalan yang rusak, gorong-gorong yang mampet, telah dilakukan oleh pemerintah setelah mendapat masukan dari netizen di media sosial.
“Interaksi pengambil kebijakan publik dengan warganya di media sosial bahkan sebenarnya bisa meminimalisasi aksi blusukan para pejabat,” lanjutnya.
Meski demikian, Henggar juga menegaskan bahwa kebijakan Pemkab dalam memandang strategisnya media sosial sebagai wahana penyebaran kebijakan publik, tak akan mengurangi peran penting media arus utama. Hal itu terbukti dengan banyaknya media-media arus utama, yang masih bekerja sama dengan Pemkab.
“Sedahsyat apapun kegiatan OPD tidak akan ada artinya apabila tidak terdengar. Kita yakin bahwa OPD sudah melakukan yang maksimal, tapi banyak masyarakat yang tidak tahu karena kurangnya informasi dan publikasi. Padahal tugas kita bersama untuk membranding Pati,” tegas Pj Bupati.
Untuk itu, sambung Henggar, seluruh program/kegiatan harus diberitakan agar transparan sebagai wujud tanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai pejabat publik.
“Juga agar terjalin hubungan yang harmonis dengan warga masyarakat di media sosial, sehingga warga semakin percaya dengan kinerja pemerintah,” imbuh Henggar.
Terlebih, menurut Pj Bupati, di era kemajuan teknologi digital, semua informasi dituntut untuk diterima secara real time dan online.
“Karena itu kami pun harus menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut sehingga masyarakat cepat memperoleh informasi, dan kami pun segera mendapatkan umpan baliknya lewat fitur komentar yang ada di Medsos,” ungkap Henggar.
Bonus lain dari penggunaan Medsos, menurut Pj Bupati, adalah Pemkab jadi memiliki dokumentasi online yang mudah untuk dicari setiap saat oleh warga masyarakat.
Karena itu, Henggar pun tak bosan berpesan ke seluruh OPD di lingkungan Pemkab Pati untuk bisa melaporkan seluruh program/kegiatannya lewat digital platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, ataupun juga Tik Tok.
“Sehingga kita juga akan lebih cepat memperoleh umpan balik dari program-program yang kita laksanakan,” pungkasnya.
(Red/Sh)