KPK Dorong Pemprov Jawa Timur Mutakhirkan Data Terkait Penanganan Covid-19 

KPK Dorong Pemprov Jawa Timur Mutakhirkan Data Terkait Penanganan Covid-19 

Jakarta, Www.suarahukum-news.com – Komisi Pemberantasan Korupsi  ( KPK ) meminta kepada Pemprov Jawa Timur untuk memutakhirkan data orang miskin terkait penanganan pandemik Covid-19 dan kebutuhan penyaluran subsidi di masa mendatang. ( 07/06 )

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan Pemprov Jawa Timur telah melakukan banyak hal, mulai dari perencanaan, pengaturan, regulasi hingga ke pola koordinasi mengatasi pandemi.

” Tapi yang terpenting, pendataan orang miskin ini yang harus terus diperbarui “, ucap Pahala Nainggolan

Dalam live talkshow di TVRI Jawa Timur pada hari Kamis  (04/06), Pahala mendiskukan hal ini bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa dan Alexander Rubi Satyoadi, Kepala Perwakilan BPKB Jawa Timur.

Selama ini KPK sudah memantau proses perbaikan data pemerintah pusat melalui STRANAS PK, namun banyak ditemukan data yang belum sempurna di daerah, sehingga dibutuhkan peran integrator data.

” Kami meminta Pemprov Jawa Timur untuk memformulasikan data terkini, bukan saja untuk kebutuhan saat pandemik, tapi untuk kebutuhan masa depan juga “, imbuhnya

Dia menambahkan, data itu dibutuhkan untuk penyaluran subsidi atau bantuan sosial lainnya.

KPK terus mendorong Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan.

” Jadi mau tidak mau harus diperbaiki “, tegas Pahala.

KPK menyarankan kepada Pemprov Jawa Timur agar dibuat penghargaan apabila DTKS di daerahnya sudah bagus.

” Biasanya dengan adanya penghargaan, daerah akan lebih terpacu untuk melakukan perubahan dan larinya bisa lebih cepat, “ kata Pahala

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Parawansa mengatakan, bahwa pembaruan data sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, bahkan dalam sehari koordinasi dengan Dukcapil bisa lebih dari 3 kali.

” Pendataan dimulai dari tingkat RT, kelurahan hingga kecamatan sudah dilakukan. Namun dia mengakui, ada kesulitan mengakses data hingga ke rumah tangga “, kata Gubenur Khofifah

Pergerakan data, Lanjutnya, ” Sangat dinamis, sulit diprediksi, sehingga data terhadap orang miskin selalu invalid  “, tandasnya

COMMENTS