KTH Maitan Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pendamping PS 2022

Opini119 Dilihat

Pati, www.suarahukum-news.com | Gonjang-ganjing dan isu kontroversi terkait dugaan pungutan liar, curi start, hingga soal dugaan penyalahgunaan wewenang pendamping perhutanan sosial tahun 2022 dalam mencari keuntungan pribadi/golongan, seolah menjadi topik menarik dan perbincangan hangat bagi sejumlah kalangan pengamat kehutanan dan aktivis penggiat sosial dan anti korupsi di Kabupaten Pati. (18/01)

Pasalnya, hingga berita ini diterbitkan, belum ada penetapan luas wilayah yang masuk dalam program KHDPK PS Tahun 2022 untuk Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dari Bidang Planologi Kehutanan. Sehingga, pemetaan bidang (gambar) dan pengukuran peta dalam (luas per-pemohon) yang dibuat oleh oknum pendamping dinilai terlalu dini, serta dianggap menyalahi kewenangannya, sebagimana yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan di negeri ini. Bahwa yang berhak melakukan pemetaan dikawasan perhutnaan adalah dari Bidang Planologi Kehutanan.

Baca juga : >>>>> https://suarahukum-news.com/selain-kontriversi-dugaan-pungli-lokasi-khdpk-di-pati-belum-ditetakan-melalui-bidang-planologi-kehutanan/

Bahkan, munculnya sejumlah pembiayaan yang diduga atas arahan (bukti surat kesepahaman) yang dibuat oleh oknum  Pendamping Perhutanan Sosial secara jelas menabrak Surat Edaran Nomor: SE.11/PSKL/SET/PSL.O/6/2022 Tentang Penyelenggaraan Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial Dan Peran Pendamping Perhutanan Sosial.

Didalam ketentuan lainnya, larangan memakai logo KLHK pada seragam pendamping perhutanan sosial juga tertuang dalam Surat Edaran Nomor: SE.2/PSKL/SET/PSL.O/8/2022 Tentang Pelaksanaan Perhutanan Sosial Yang Bersih Dan Berintegritas.

Jika dilihat dari item dasar aduan, ada beberapa tindakan, yang akhirnya membuat KTH Tani Makmur Desa Maitan bersama dengan Pengurus dan Anggota secara tegas telah menempuh jalur hukum kepada  oknum pendamping perhutnaan sosial (KHDPK PS 2022) ke Mapolresta Pati dan juga kepada Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Jabalnusra (Jawa Bali Nusa Tenggara) serta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

Selain itu, oknum pendamping ini juga dianggap sebagai dalang atas munculnya pembiayaan pemetaan dan ukur sebesar Rp 200,- per meter persegi atau setara dengan Rp 2 juta rupiah per-Hektare (dok.red). Bahkan, didalam acuan tersebut, telah menyebutkan tentang pembiayaan untuk KLHK. Disisi lain, guna menunjang kegiatan internal kelompok, pihaknya juga memiliki manajemen pengelolaan keuangan (kas) sendiri yang sebelumnya melalui rapat dan musyawarah, sebagimana telah diatur dalam AD/ART Kelompok, diantaranya guna permodalan Koperasi Masyarakat Perhutanan Sosial, membuka usaha Distributor Pupuk atas nama kelompok, hingga untuk membeli 50 ribu bibit buah-buahan, yang sudah ditanam beberapa waktu lalu, serta guna membiayai kebutuhan sehari-hari sesuai dengan yang dibutuhkan.

Baca juga : >>>> https://suarahukum-news.com/2-juta-per-hektare-untuk-biaya-pemetaan-khdpk-begini-tanggapan-ketua-kth-desa-maitan/

“Kami mengambil sikap dan keputusan ini (melaporkan) sebelumnya telah melalui musyawarah bersama, antara pengurus dan anggota, serta atas persetujuan dari masing-masing ketua kelompok yang hadir dalam rapat kepengurusan malam itu (rapat akhir tahun 2022) dengan agenda pembahasan tentang pengelolaan keuangan kelompok dan laporan akhir tahun KTH Tani Makmur, serta pembahasan rencana kerja jangka panjang dan pendek,” ujar Ketua KTH Tani Makmur, Selasa (17/01)

Surat Edaran Nomor: SE.2/PSKL/SET/PSL.O/8/2022 Tentang Pelaksanaan Perhutanan Sosial Yang Bersih Dan Berintegritas.

Ketua kelompok berserta anggota KTH Tani Makmur Desa Maitan ini, mengaku memiliki kepercayaan kepada oknum pendamping, lantaran di seragamnya terdapat logo KLHK yang terletak di lengan sebelah kiri. Bahkan, pihaknya mengaku telah memiliki baju seragam tersebut, yang rencananya akan dijadikan sebagai petunjuk bukti.

“Ya, nanti, kita sama-sama buktikan saja melalui jalur hukum. Terlebih, perkara ini (dugaan penyalahgunaan wewenang pendamping perhutanan sosial) sudah masuk delik aduan di Polresta Pati,” imbuhnya, sembari menunjukkan bukti tanda terima laporan di Polresta Pati.

Saat ini, lanjut Ketua KTH Tani Makmur, seluruh pengurus dan ratusan anggota secara bersama-sama siap untuk menjadi saksi jika diperlukan di saat proses penyelidikan nanti. Hal ini akan terungkap secara gamblang, jika munculnya pembiayaan tersebut adalah atas perintah dari oknum pendamping (bukti surat rincian pembiayaan) KHDPK PS 2022 di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

Seragam oknum pendamping perhutanan sosial tahun 2022 Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo yang menyerupai logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga : >>>>>> https://suarahukum-news.com/hijaukan-bumi-kendeng-dengan-50-ribu-pohon-kades-maitan-semoga-dapat-bermanfaat/

“Selain di Desa Maitan. Seperti Desa Godo Kecamatan Winong dan Desa Pakis Kecamatan Tambakromo serta Desa Purwokerto juga memiliki pendamping yang sama. Ini lo, bukti group WhatsApp dari desa-desa yang mengajukan perhutanan sosial untuk wilayah pati selatan. Semua arahannya sama, dan beberapa file serta percakapan yang kami anggap penting juga sudah kami screenshot sebagai bukti pendukung,” jelas Supriyanto menambahkan.

Sementara itu Kepala Desa Maitan saat dikonfirmasi Media ini melalui sambungan telepon selulernya, Rabu (18/01) siang, pihaknya menyebut jika dirinya pernah dimintai uang sebesar Rp 500 juta dari pihak yang mengaku pendamping melalui pesan singkat WhatsApp.

“Setelah saya konfirmasi kepada kelompok, saudara pendamping pada bulan Juni 2022 sudah di transfer 20 juta, kemudian di bulan Juli 2022 saudara pendamping melalui saudara PR dan SR yang diterima oleh saudara AR juga sudah meminta uang sekitar Rp 50 juta. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022, saudara pendamping mengirimkan pesan singkat WhatsApp kepada saya, juga meminta uang lagi sebesar Rp 500 juta. Namun, permintaannya kali ini tidak dituruti oleh kelompok,” jelasnya Kepala Desa, dalam sambungan telepon selulernya.

Pada kesempatan itu, Kepala Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo ini juga berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana. Sehingga, munculnya isu dan rumor negatif yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga, kontroversi dapat diakhiri. Dengan demikian, program pemerintah untuk mewujudkan pehutanan sosial dapat terlaksana dengan baik, khususnya di Kabupaten Pati maupun di seluruh Indonesia.

Terpisah, dilansir dari laman Media Online www.harianmerapi.com yang tayang pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 dengan judul “Saman menolak disebut sebagai pendamping KTH Maitan” seolah bakal menambah munculnya kontroversi baru di tengah program yang digagas oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan perhutnaan sosial, yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat di kawasan sekitar perhutanan.

Bagian isi dari Surat Edaran Nomor: SE.2/PSKL/SET/PSL.O/8/2022 Tentang Pelaksanaan Perhutanan Sosial Yang Bersih Dan Berintegritas

Dalam artikel yang ditulis oleh Alwi Idrus ini, telah menyebutkan jika Ketua Kelompok Tani Hutan Sukobubuk Rejo, Saman, S.H,M.H,  menolak keras, jika pihaknya disebut sebagai pendamping KTH Tani Makmur Desa Maitan kecamatan Tambakromo.

“Tolong tunjukkan buktinya kalau saya sebagai pendamping. Maka saya sangat keberatan, kalau saya sampai dilaporkan dalam kasus melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Pendamping Perhutanan Sosial (PS) 2022,” tegasnya.

Ditemui di kantor KTH Sukobubuk Rejo, Jumat (13/1), Saman menegaskan jika dirinya tidak ada hubungan kerja keorganisasian dengan KTH Tani Makmur desa Maitan.

“Selama ini saya hanya membantu saja. Saya dan tim berjumlah 8 orang, memang pernah mendapat honor Rp 79.300.000 yang dikirim secara bertahap,” ujarnya.

Diungkapkannya, sejak muncul pemberitaan di media dalam kasua dugaan penyalahgunaan wewenang di KTH Maitan, dirinya banyak menerima tilpon.

“Tapi saya jawab, jika tidak terlibat dalam masalah tersebut. Justru, saya ini menjadi pihak yang tersudutkan,” tutur Saman.

Namun, lanjutnya,”Sebagai warga negara yang baik, saya akan taat hukum. Seperti, misalnya jika nanti dipanggil petugas (APH), saya juga akan datang memberi keterangan,” tandasnya.

Diketahui bahwa, segala petunjuk tehnis penggambaran dan penyajian peta lingkungan hidup dan kehutanan telah tertuang didalam Peraturan Direktorat Jendral (Perdirjen) Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian (PKTL) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/PKTL/SETDIT//KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga, tidak ada pihak lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemetaan dilingkungan perhutanan, kecuali dari Bidang Planologi Kehutanan.

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/11/2017 Tentang Petunjuk Tehnis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kemudian jika dilihat lebih spesifik tentang cara pendaftaran tanah dari Kantor BPN ATR, semuanya dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”). Pasal 77 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“Permenag/Kepala BPN 3/1997”). Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997. Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997. Pasal 103 ayat (1) dan (5) Permenag/Kepala BPN 3/1997.

 

 

 

 

(Red/Tg)