Mendagri Prioritaskan Sinkronisasi Program Tepat Sasaran Di Tanah Papua

Timika , www.suarahukum-news.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memprioritaskan sinkronisasi program tepat sasaran sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya yang ada di wilayah Provinsi Papua . Tak hanya itu pihaknya juga memastikan untuk sinkronisasi program tepat sasaran juga akan dilakukan di seluruh Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia . ( 26 / 10 )

Hal itu di sampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melaksanakan kunjungan kerja perdananya di wilayah Provinsi Papua . Pada kesempatan tersebut pihaknya mengatakan bahwa ;

” Salah satu prioritas saya adalah bagaimana menyinkronkan program-program agar tepat sasaran serta bisa dirasakan langsung oleh masyarakat . Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa program itu bukan hanya sifatnya ‘sent’ ( terkirim ), tapi masalahnya apakah sudah ‘delivery’ atau sudah dirasakan oleh masyarakat, ini akan saya cek ke tiap daerah , ” kata Tito Karnavian saat berada di Hotel Rimba Papua Timika, Jumat (25/10 )

Dengan dana Otonomi Khusus ( Otsus ) yang dinilai cukup besar, diharapkan semua program pemerintah daerah di Papua dapat tersampaikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, ia juga meminta jajarannya di Kemendagri untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap anggaran yang harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat ;

” Saya tahu anggaran-anggaran di Papua cukup besar, masalahnya sampai pada sasaran ( publik ) atau tidak. Nanti akan disisir oleh Tim dari Kemendagri sebagai pembina. Kita tentu ingin agar semua anggaran yang ada, baik di tingkat provinsi sampai di kabupaten / kota harus lebih banyak didominasi belanja modal yang berbentuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat , ” tambahnya

Secara kebijakan nasional, peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia ( SDM ) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dicanangkan Pemerintah. Hal ini pula yang ditekankan Mendagri Tito Karnavian di tanah Papua ;

” Kita ingin lihat di Papua ada atau tidak program itu. Tim saya nanti akan perintahkan untuk menyisir di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten / kota kita lihat. Nanti kita lihat prioritasnya, mana duluan yang kita sisir, supaya tahun 2020 betul-betul pas dirasakan oleh masyarakat selaku penerima manfaat , ” ujarnya.

Besarnya dana otonomi khusus yang diberikan Pemerintah merupakan salah satu bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap Papua. Sehingga diharapkan dana tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat melalui program tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, negara hadir di tengah masyarakat melalui kebijakan pro rakyat ;

” Masalahnya, sampai atau tidak ke masyarakat. Jangan sampai nanti tidak sampai karena programnya tidak bisa dibuat dengan baik lalu tidak sampai ke publik, lalu masyarakat mengatakan apa gunanya ada Pemerintah, hal ini kemudian akan memunculkan keributan dan potensi konflik , ” terangnya

Tak hanya itu, Ia juga menyoroti soal regulasi yang dapat mendukung kemudahan program untuk dijalankan. Menurutnya, regulasi akan berpengaruh terhadap pengembangan potensi daerah, kemudahan lapangan pekerjaan, serta investasi ;

” Lalu memperluas lapangan kerja, apakah ada program-program yang memperluas lapangan kerja? Salah satu problem ( masalah ) di Papua, yaitu hak ulayat, bagaimana menyelesaikannya supaya investor tidak ragu-ragu datang, karena kalau hanya mengandalkan APBN saja mungkin kurang maksimal. Kemudian dari aspek regulasi jangan membuat regulasi yang malah membuat investor dan program-program menjadi tidak jalan semua , ” pungkasnya

( Red / Mardiaz , Tg )

Author: suarahukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.