Pembangunan Rabat Beton di Desa Baturejo, Diduga Tabrak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP 

Pembangunan Rabat Beton di Desa Baturejo, Diduga Tabrak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP 

Pati,www.suarahukum-news.com-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kemudian, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; selanjutnya pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan, kewajiban Badan Publik untuk mernbenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.(01/04).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Seperti halnya, Pembangunan jalan rabat beton di Desa Baturejo, Dukuh Mbombong RT 03 RW 02 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa tengah, yang diduga telah mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasalnya dilokasi proyek ditemukan tidak terlihat papan informas, belum diketahui, apakah ini sengaja atau memang lupa. Padahal, berdasarkan aturan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah, keberadaan papan proyek wajib dilaksanakan pelaksana kegiatan, meski kadang dipandang sebelah mata.

Menurut keterangan salah seorang aktivis penggiat anti korupsi di Kabupaten Pati, yang enggan disebutkan namanya, Rabu (31/3/21) saat dimintai tanggapan, tentang adanya proyek tanpa papan informasi, pihaknya mengatakan, Kewajiban memasang plang/papan nama informasi kegiatan yang meliputi sumber dana atau jenis kegiatan di lokasi proyek adalah wajib dilakukan sebagai bentuk transparansi informasi keterbukaan publik, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

“Sesuai aturan, seharusnya saat mulai dikerjakan harus dipasang plang papan nama proyek. Supaya masyarakat mengetahui jumlah anggaran dan bisa ikut serta mengawasinya,” ujarnya.

Isi papan proyek, diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

Menurutnya, tidak terpasangnya papan informasi pada sejumlah proyek itu bukan hanya bertentangan dengan Perpres. Tapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

“Transparansi mutlak dilakukan. Semua berhak tahu, dana yang digunakan kan milik masyarakat juga. Pemerintah seharusnya mengingatkan setiap pelaksana untuk memasang papan proyek di lokasi, kalau tidak digubris ya sebaiknya diberi sanksi,”imbuhnya.

Sementara itu, tidak adanya papan proyek di lokasi pekerjaan memunculkan berbagai pertanyaan, salah satunya terkait sumber dana yang digunakan untuk proyek yang saat ini mulai berlangsung, baik di pedesaan maupun kelurahan, apakah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau dari dana lain semisal Dana Desa.

“Nah persoalan seperti ini dampak dari tidak transparansi. Kalau terpasang papan proyek dan disebutkan sumber dananya kan tidak akan menimbulkan prasangka,” katanya.

Lanjutnya,”Terlepas apapun itu sumber dana yang digunakan, baik dari APBN atau APBD, papan proyek tetap harus dipasang. Menurutnya, transparansi anggaran ini untuk menghindari terjadinya double anggaran pada satu pekerjaan yang telah dikerjakan, dengan ini kami mendesak APH memeriksa proyek tanpa papan plang,” tandasnya.

Sementara itu, Salah satu perangkat Desa Baturejo yang membidangi pekerjaan (TPK) Supingi saat dikonfirmasi melalui sambungan telfon seluler, Soal papan nama proyek belum terpasang di lokasi pekerjaan RT 03 RW 02, pihaknya menyampaikan, Biasanya papan proyek di pasang setelah tahap satu, tahap dua, tahap tiga selesai baru papan proyek dipasang.

Sumber dana dari Dana Desa Tahun 2021 dengan volume, L: 3 meter, T: 12. Untuk panjangnya berapa saya lupa karena biasanya ada penambahan, dan berapa besaran dananya juga tidak tahu, bisa ditanya kepada Purtoyo mungkin lebih tahu,” jelasnya.

Sementara itu salah satu perangkat desa lainnya, Purtoyo saat dikonfirmasi perihal belum adanya papan proyek padahal pekerjaan sudah mendekati selesai, Mengatakan, Papan proyek baru di pesan. dan pesannya kolektif, dipasang setelah pekerjaan selesai.

“Untuk ukuran volume T: 12, L: 3 meter, P:241 meter. dana yang di gunakan pembangunan rabat beton dari Dana Desa Tahun 2021, belum tahu nilainya berapa, saya harus melihat dulu,” ungkapnya melalui sambungan telfon selularnya.

 

 

(Red/Hery,Rn)

COMMENTS