Pendaftaran Calon Kades di Buka, APBDes 2021 Desa Sumbermulyo belum Tersusun, Dispermades Pati: Belum Terima LPJ 

Pati,www.suarahukum-news.com-Menyeruat kabar ke permukaan umum tentang sejumlah polemik dan kontroversi administrasi Desa Sumbermulyo Kecamatan Winong Kabupten Pati, makin hari kian santer di dengar. Bahkan sempat menjadi perbincangan oleh sejumlah aktivis sosial dan aktivis penggiat anti korupsi di Kabupaten Pati.(28/02).

Adapun kabar yang berhembus miring tersebut, ternyata bukanlah sebuah isu, atau kabar burung, dan bukan pula sebuah opini yang di kaitkan dengan suhu politik di desa setempat. Pasalnya, dari pantauan Media ini di lapangan, bahwa dugaan tentang adanya kontroversi yang di picu lantaran belum rampungnya beberapa paket pekerjaan, serta beberapa item program dari pemerintahan desa yang menggunakan anggaran Dana Desa juga belum secara seratus persen dapat di pertanggungjawabkan secara administrasi kepada pejabat yang berwenang.

Selain adanya dugaan carut marutnya pada sistem administrasi, Penyusunan APBDes tahun 2021 Desa Sumbermulyo juga di duga belum terbentuk, Sementara susunan (APBDes) tersebut sangat berpengaruh pada proses administrasi serta berdampak pada keterlambatan dalam pengelolaan anggaran di tahun tersebut (2021). Bukan tidak mungkin, hal itu juga akan berdampak pada lambatnya implementasi atas program dan pekerjaan di desa pada tahun anggaran itu.

Untuk Penyusunan APBDes tahun 2021, secara peraturan harus terlesaikan paling lambat di tanggal 31 Desember 2020. Mengingat pentingnya APBDes pada berlangsungnya proses administrasi dan proses implementasi dari RAPBDes untuk menjadi program kerja dalam kurun waktu satu tahun masa anggaran.

foto istimewa, Sudiyono Kepala Dispermades Kabupaten Pati.

“Hingga hari ini( Sabtu,27/02/2021), Desa Sumbermulyo Kecamatan Winong, belum menyampaikan LPJ tahun 2020, Serta belum menyampaikan laporan keuangan atas pekerjaan fisik yang menggunakan anggaran dari Dana Desa tahap III,” ujar Indah, Kepala Bidang Pembangunan Desa di Kantor Dispermades Kabupten Pati.

Sementara itu, Kepala Dispermades Kabupten Pati , Sudiyono saat di konfirmasi Media ini di kantornya juga mengatakan, Penyusunan APBDes itu harus di buat paling lambat pada tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya. Tidak boleh di rekayasa, baik tentang tanggal, bulan, waktu dan harinya. Serta harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penyusunan APBDes itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak boleh di buat secara rekayasa, baik tentang pelaksanaan musyawarah, hari, bulan dan tahun. Semuanya harus benar-benar di laksanakan sesuai dengan hari, atas di laksanakanya musyawarah APBDes tersebut, serta di hadiri oleh para undangan, sesuai dengan tehnis atau aturan yang berlaku,” tegas Sudiyono, Kepala Dispermades Kabupten Pati, Sabtu (27/02/2021) siang.

Lebih lanjut di katakan oleh Sudiyono,”Laporan Penyelenggaran Pemerintahan yang diatur dengan Permendagri nomor 46 tahun 2016, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang diatur dengan Permendagri nomor. 20 tahun 2018. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 Permendagri No.46 tahun 2016, terdiri atas: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPD-AJ), disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

“Adapun Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran, disampaikan kepada BPD,” tandasnya.

foto surat undangan.

Sementara itu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD), disampaikan kepada masyarakat. Adapun tentang Informasi kepada masyarakat diuraikan dalam pasal 10 Permendagri nomor 46 tahun 2016.

Sedangkan untuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

Di tempat terpisah, Sementara itu, salah satu Aktivis Sosial, yang enggan di sebutkan namanya, Saat di mintai tanggapan tentang laporan pertanggungjawaban dari kepala desa yang memasuki masa purna jabatan, dirinya mengatakan, untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus di sampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

“Kemudian bagi kepala desa di akhir masa jabatannya, maka wajib menyampaikan berbagai laporan, seperti; LPRP-APBDes th anggaran, LKPRP-APBDes th anggaran, LPRP-APBDes akhir jabatan, LKPRP-APBDes akhir jabatan, LPPD th anggaran, LKPPD th anggaran, LPPD akhir jabatan, LKPPD akhir jabatan,” ujarnya, Minggu (28/02) siang.

Lebih lanjut pihaknya juga mengatakan,”Terlebih jika kepala desa tersebut ingin mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa, maka itu semua harus wajib di lalui dengan mekanisme yang baik dan benar,” tandasnya.

 

(Red/Tg)

Author: suarahukum