Pasuruan, www.suarahukum-news.com | Rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan yang semula diusulkan sebesar Rp363 miliar akhirnya mengalami perubahan setelah dibahas bersama DPRD. Dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan menyetujui pinjaman daerah sebesar Rp250 miliar yang secara khusus dialokasikan untuk pembangunan RSUD Purwodadi.
Persetujuan tersebut sekaligus memangkas nilai pinjaman sebesar Rp113 miliar dari rencana awal. Dua proyek lainnya, yakni revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo dengan anggaran Rp68 miliar dan pembangunan Pemandian Alam Banyu Biru senilai Rp45 miliar, tidak lagi dimasukkan dalam skema pembiayaan melalui pinjaman daerah.
Namun, di balik persetujuan pinjaman tersebut, terdapat konsekuensi fiskal jangka panjang yang perlu menjadi perhatian. Pasalnya, pinjaman sebesar Rp250 miliar itu diproyeksikan menimbulkan total kewajiban pengembalian mencapai Rp342,46 miliar selama masa angsuran 10 tahun.
Berdasarkan perhitungan pembiayaan, total kewajiban tersebut terdiri atas pokok pinjaman sebesar Rp250 miliar, bunga Rp89,96 miliar, serta biaya komitmen Rp2,5 miliar.
Dengan demikian, terdapat tambahan beban pembiayaan sebesar Rp92,46 miliar di luar pokok pinjaman. Angka tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu dekade ke depan.
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai besarnya dana yang diperoleh pemerintah daerah, melainkan juga menyangkut kemampuan fiskal dalam memenuhi kewajiban pembayaran tanpa mengganggu keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Pemkab Pasuruan sendiri merencanakan pembayaran pinjaman menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari tiga rumah sakit, yakni RSUD Bangil, RSUD Grati, dan RSUD Purwodadi.
Skema tersebut perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait proyeksi pendapatan rumah sakit, kebutuhan operasional, belanja pelayanan kesehatan, serta keberlanjutan pengembangan fasilitas kesehatan masing-masing rumah sakit.
Transparansi dan Kemampuan Membayar Menjadi Perhatian
Dari sisi kebijakan publik, pembangunan RSUD Purwodadi tentu berkaitan dengan kebutuhan peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, penggunaan instrumen pinjaman daerah juga harus disertai perhitungan yang matang, transparansi pembiayaan, serta jaminan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka bagaimana mekanisme pengembalian pinjaman tersebut, berapa proyeksi SiLPA BLUD yang dapat digunakan setiap tahun, serta bagaimana pemerintah memastikan pembayaran cicilan tidak mengurangi anggaran yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan.
Dalam konteks tersebut, persetujuan pinjaman Rp250 miliar harus diikuti dengan tanggung jawab pengelolaan keuangan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seorang anggota Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan dalam pernyataan yang perlu dikonfirmasi menyampaikan bahwa persetujuan pinjaman harus dipandang sebagai keputusan pembiayaan jangka panjang, bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan pembangunan saat ini.
“Yang harus menjadi perhatian bukan hanya bagaimana pinjaman ini dapat digunakan untuk membangun RSUD Purwodadi, tetapi juga bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikannya selama 10 tahun. Perhitungan bunga, biaya komitmen, serta sumber pembayaran harus benar-benar jelas dan terukur,” ujarnya.
Sementara itu, Pemkab Pasuruan perlu memastikan bahwa penggunaan SiLPA BLUD dari tiga rumah sakit tidak mengganggu kebutuhan operasional maupun peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Keputusan mengambil pinjaman daerah pada akhirnya bukan hanya tentang tersedianya anggaran pembangunan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dan tanggung jawab fiskal kepada masyarakat.
Dengan total kewajiban mencapai Rp342,46 miliar, transparansi dan pengawasan menjadi bagian penting agar pembangunan RSUD Purwodadi dapat berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan persoalan pembiayaan bagi pemerintahan daerah pada tahun-tahun mendatang.
(Red/Sh)












