Pati, www.suarahukum-news.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Jaksa Eksekutor telah melaksanakan eksekusi terhadap tiga kepala desa (Kades) di Kabupaten Pati yang terjerat perkara tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengisian perangkat desa. (12/11)
Eksekusi tersebut dilakukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah). Ketiga terpidana diketahui tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan informasi yang dilansir Kompas.com, ketiga terpidana tersebut adalah:
Abdul Suyono, Kepala Desa Karangrowo, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Eksekusi dilaksanakan di Lapas Semarang.
Sukarjan, Kepala Desa Sukorukun, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Terpidana juga dieksekusi di Lapas Semarang.
Sumarjiono, Kepala Desa Arumanis, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Eksekusi dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Pati.
Jaksa Eksekutor KPK, Beny Harkat mengatakan, eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan terhadap tiga terpidana.
“Yang sudah inkrah ada tiga orang, Pak Sumarjiono, Pak Abdul Suyono, dan Pak Sukarjan. Pak Sukarjan dan Pak Abdul Suyono sudah kami eksekusi kemarin di Lapas Semarang. Kemudian Pak Sumarjiono hari ini kami eksekusi di Lapas Pati,” ujar Beny kepada sejumlah awak media di Lapas Pati, Kamis (12/11/2026)
Menurut dia, penempatan Sumarjiono di Lapas Pati merupakan hasil pertimbangan pimpinan KPK dengan memperhatikan fakta- fakta persidangan serta sejumlah pertimbangan terkait proses hukum.
“Iya, pertimbangan pimpinan. Kami juga menyesuaikan dengan fakta sidang, kemudian ada semacam membantu proses persidangan juga, jadi kami pertimbangkan untuk dieksekusi di Pati,” jelas dia
Untuk diketahui, Perkara ini merupakan bagian dari kasus korupsi pemerasan dalam proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati yang turut menyeret Bupati Pati nonaktif, Sudewo.
Dalam perkara tersebut, praktik penyalahgunaan kewenangan diduga dilakukan melalui permintaan sejumlah uang kepada calon perangkat desa. Persoalan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut integritas pemerintahan, penyelenggaraan birokrasi desa, serta hak masyarakat untuk memperoleh kesempatan menduduki jabatan publik melalui proses yang bersih dan transparan.
Sementara itu, Sudewo telah dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam perkara yang berkaitan dengan pemerasan pengisian perangkat desa serta perkara suap dan gratifikasi proyek DJKA.
Pengakan Hukum Harus Menjadi Pelajaran
Eksekusi terhadap tiga kepala desa tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukanlah ruang untuk mencari keuntungan pribadi, apalagi memanfaatkan kewenangan untuk menekan masyarakat.
Praktik korupsi dalam pengisian perangkat desa bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga mencederai kepercayaan publik dan merusak prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.
Masyarakat berharap penegakan hukum tidak berhenti pada pemidanaan para pelaku, tetapi juga menjadi momentum pembenahan sistem rekrutmen perangkat desa agar berjalan transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional.
Sebab, jabatan pemerintahan merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
(Red/Tg)
