Tak Sekadar Bedah Rumah, Chandra Dorong PT Djarum Kembangkan Desalinasi untuk Atasi Kekeringan di Pati

Nasional46 Dilihat

Pati, www.suarahukum-news.com | Pemerintah Kabupaten Pati mendorong PT Djarum memperluas kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), tidak hanya melalui pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga pengembangan teknologi desalinasi untuk mengatasi persoalan kekeringan, khususnya di wilayah pesisir.

Dorongan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat penyerahan simbolis bantuan 12 unit rumah layak huni dari program CSR PT Djarum di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (21/10/2026).

Chandra menegaskan, kolaborasi pemerintah daerah dengan dunia usaha perlu diarahkan pada penyelesaian persoalan mendasar masyarakat. Menurutnya, kebutuhan warga Pati tidak hanya berkaitan dengan kelayakan tempat tinggal, tetapi juga ketersediaan air bersih, kelestarian lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya RTLH. Mungkin ada kerja sama lain, seperti desalinasi air, karena kami sering mengalami kekeringan,” ujar Chandra.

Menurutnya, teknologi desalinasi yang mampu mengolah air laut menjadi air tawar layak dipertimbangkan sebagai salah satu solusi jangka panjang bagi wilayah pesisir yang kerap menghadapi keterbatasan air bersih. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, serta kelayakan teknis dan pembiayaannya.

Kebutuhan RTLH Masih Besar, Perlu Dukungan Berkelanjutan

Di sektor perumahan, Chandra berharap PT Djarum dapat meningkatkan dukungan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Pati pada tahun mendatang.

Ia mengungkapkan, persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Sebagian masyarakat masih menempati rumah berdinding bambu, bahkan terpaksa menambal bagian bangunan yang rusak menggunakan kardus demi mempertahankan tempat tinggal mereka.

“Dengan jumlah penduduk hampir 1,4 juta jiwa, wilayah yang luas, serta 401 desa dan 65 kelurahan, kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni di Pati masih besar,” kata Chandra.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membutuhkan sinergi lintas sektor agar penanganan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat, melainkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Pati pun berharap program CSR perusahaan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang benar-benar membutuhkan, dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran dan kualitas bangunan.

Dorong Investasi, Penghijauan, dan Penguatan Ekonomi

Tak hanya menyangkut perumahan dan air bersih, Chandra juga mengajak PT Djarum melihat peluang pengembangan usaha di wilayah Pati yang dinilai masih memiliki potensi pertumbuhan ekonomi, di antaranya Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo.

Menurutnya, perluasan kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi daerah dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat pembangunan daerah.

“Kami juga berharap ada tambahan bibit untuk penghijauan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Jadi, kerja sama yang dibangun bisa mencakup perbaikan rumah, lingkungan, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih,” imbuhnya.

Harapan tersebut mencerminkan pentingnya membangun kemitraan yang lebih komprehensif antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Kontribusi perusahaan diharapkan tidak hanya terlihat dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari manfaat nyata dan berkelanjutan yang dirasakan masyarakat.

PT Djarum Bangun 500 Rumah pada 2026

Sementara itu, General Manager Community Development PT Djarum, Achmad Budiharto, menjelaskan bahwa perusahaan menyalurkan bantuan 12 unit rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu di Kabupaten Pati pada 2026.

Dari jumlah tersebut, tujuh unit diperuntukkan bagi warga Kecamatan Tlogowungu dan lima unit bagi warga Kecamatan Sukolilo.

Budiharto mengatakan, pembangunan rumah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga penerima manfaat. Rumah untuk keluarga beranggotakan hingga lima orang umumnya dilengkapi dua kamar tidur, sedangkan keluarga dengan jumlah anggota lebih besar dapat memperoleh rumah dengan tiga kamar tidur.

“Mohon maaf baru dua belas, tetapi yang utama bukan hanya kemampuan, melainkan kemauan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, PT Djarum membangun total 500 unit rumah di sejumlah wilayah Jawa Tengah sepanjang 2026. Program tersebut menjangkau Kabupaten Kudus, Brebes, Wonogiri, Rembang, Pati, Kabupaten Semarang, serta Kota Salatiga dan Temanggung.

Perusahaan juga merencanakan pembangunan 500 unit rumah tambahan pada 2027

Dalam pelaksanaannya, rumah dibangun menggunakan material seperti bata ringan atau hebel dan rangka atap baja ringan, dilengkapi fasilitas sanitasi serta dapur. Bangunan dirancang agar dapat digunakan dalam jangka waktu sekitar 10–15 tahun, dengan tetap bergantung pada kualitas konstruksi dan pemeliharaan.

Biaya pembangunan diperkirakan mencapai sekitar Rp70 juta untuk rumah dengan dua kamar tidur dan Rp80 jutaan untuk rumah dengan tiga kamar tidur. Sementara itu, biaya renovasi dapat berbeda sesuai kondisi bangunan awal dan tingkat kerusakan.

Budiharto menambahkan, PT Djarum akan mengevaluasi kemungkinan penambahan bantuan rumah bagi masyarakat Pati pada tahun mendatang.

Perusahaan juga membuka peluang untuk berkontribusi dalam program lain, termasuk penghijauan, restorasi lahan, dan penanganan persoalan air. Adapun pembongkaran rumah lama pada prinsipnya menjadi tanggung jawab RT, RW, dan pemerintah desa, dengan kemungkinan dukungan PT Djarum apabila diperlukan.

KolaborasiHarusBerdampak Nyata bagi Masyarakat

Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri yang mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), 12 keluarga penerima bantuan, serta tamu undangan lainnya.

Bantuan 12 unit rumah layak huni tersebut menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih aman dan layak.

Namun, tantangan pembangunan di Kabupaten Pati masih membutuhkan langkah yang lebih luas. Persoalan rumah tidak layak huni, kekeringan, kelestarian lingkungan, dan keterbatasan lapangan kerja memerlukan penanganan yang saling terhubung.

Karena itu, dorongan Pemkab Pati kepada PT Djarum untuk memperluas program CSR menjadi penting sebagai upaya membangun kemitraan yang tidak sebatas penyaluran bantuan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat.

Ke depan, sinergi pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu memperkuat pembangunan yang inklusif, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kabupaten Pati.

 

(Red/Tg)