Tolak PP No.85 Tahun 2021, Paguyuban Nelayan Gelar Aksi di TPI II Juwana, Pati

Pati,www.suarahukum-news.com-Paguyuban nelayan di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Rabu (29/09) pagi telah menggelar serangkaian kegiatan dengan agenda tolak keras atas terbitnya PP No. 85 Tahun 2021. Pasalnya, peraturan tersebut dianggap sangat memberatkan para nelayan diseluruh Indonesia.(29/09).

Dengan diterbitkanya peraturan tersebut, Pemerintah dinilai tidak berpihak dengan kesejahteraan kaum nelayan. Terlebih ditengah pandemi seperti ini, yang dampaknya sangat berpengaruh kepada nilai ekonomi di masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Kenaikan retribusi ini diluar naluri dan tidak manusiawi, sehingga sangat tidak wajar jika pemerintah harus menetapkan PP No.85 Tahun 2021 yang kami anggap sangat menyengsarakan para kaum nelayan,” tegas Hadi, salah satu orator aksi saat menyampaikam aspirasinya di halaman TPI II Juwana, Rabu (29/09/2021).

Kebijakan ini (PP No.85 Tahun 2021), lanjut Hadi, telah membuat para nelayan yang ada di Indonesia tidak berdaya. Terlebih dimasa pandemi ini, seharusnya pemerintah bisa memberi kebijakan dengan membuat kedamaian dan kenyamanan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya para kaum nelayan.

“Apakah pemerintah melupakan bahwa profesi nelayan ini sangat berat, dan apakah pemerintah tidak kasihan dengan nasib para nelayan yang berjuang mencari sesuap nasi di tengah laut bertaruh nyawa demi mencukupi kebutuhan keluarga,” imbuhnya.

Selain itu, Hadi juga menyebut ada banyak hak-hak para nelayan yang ingin dikuasai dan dirampas dari beberapa kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.

“Sebelum peraturan direvisi dan dicabut, kami akan tetap menolak. Dan kami juga minta agar mentri KKP mundur dari jabatannya, karena kebijakan yang di ambil dianggap tidak berpihak kepada nelayan,” pungkasnya.

Dalam aksi ini, diikuti oleh ratusan masa dengan membawa puluhan sepanduk, dan keranda mayat sebagai bentuk matinya nelayan atas terbitnya PP No.85 Tahun 2021. Kegiatan ini berlangsung dengan kondusif serta tetap mengedepankan protokol kesehatan.

 

 

 

 

 

 

(Red/Roni)

Author: suarahukum