15.263 KPM BPNT & 702 KPM PKH periode Januari-Agustus 2021 Diduga Mengendap Hingga Puluhan Milyar, Ada Apa … ? 

Pati,www.suarahukum-news.com-Dugaan carut marutnya sistem realisasi atas pembelanjaan KPM BPNT (Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Kabupaten Pati yang terhitung sejak periode Bulan Januari-Agustus 2021 tampaknya bukan hanya sebatas isu miring yang menjadi perbincangan hangat di kalangan penjaja kopi, di warung angkringan saat menjelang malam. (14/09).

Pasalnya, berdasarkan Surat Bupati Pati Bernomor: 460/3196.1 yang dikirimkan kepada Pimpinan Cabang BRI Pati pada Tanggal 06 September 2021 telah menyampaikan bahwa, perlunya pihak BRI Cabang Pati untuk selalu berkoordinasi dengan pihak terkait dan melaporkan realisasi pembelanjaan KPM BPNT dan PKH setiap bulan, serta segera mendistribusikan KKS kepada seluruh KPM BPNT dan PKH yang belum menerima dan selanjutnya mencairkan KPM Program Sembako yang tidak bertransaksi periode Januari-Juni 2021 sebanyak 15262 (lima belas ribu dua ratus enam puluh dua) dari 142.983 (seratus empat puluh dua sembilan ratus delapan puluh tiga) penerima manfaat Se-Kabupaten Pati, dan mencairkan KPM Program PKH yang tidak dapat bertransaksi tahap II karena terblokir oleh Pusat sebanyak 1.815 (seribu delapan ratus lima belas) penerima manfaat, dengan nilai keseluruhan sebanyak Rp 10.635.600.000,- (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

“Ada puluhan ribu data penerima bantuan sosial, yang hingga kini belum terlesaikan, data tersebut terhitung sejak periode Januari-Agustus 2021,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati Joni Kurnianto,S.T,M.T saat di konfirmasi Media ini, Selasa (14/09) diruang kerjanya.

Joni Kurnianto (foto tengah) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati, saat melakukan rapat kerja/koordinasi terkait lambatnya penyaluran dana bantuan sosial periode Januari-Agustus 2021.

Adapun langkah kami adalah, Lanjut Joni Kurnianto,” Hari ini (14/09), kami telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Kantor Cabang BRI Pati, agar ada evaluasi dan segera dapat realisasikan. Mengingat di masa Pandemi Covid-19 bantuan sosial sangat bermanfaat bagi warga penerima program,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin,S.E, saat dikonfirmasi Media ini juga mengatakan hal sama, keterlambatan data transaksi penyaluran bantuan sosial tersebut akibat minimnya koordinasi antara pihak BRI dengan Dinas Sosial.

“Kami berharap, dalam waktu singkat ini pihak terkait (BRI dan Dinsos Pati) segera melakukan koordinasi dan evaluasi atas kinerjanya. Karena keterlambatan data transaksi ini dapat berpengaruh pada citra kurang baik di mata masyarakat, terlebih berkaitan dengan bantuan sosial. Dampaknyapun juga cukup luas, baik di tingkat sosial ataupun ditingkat desa,” kata Ali Badrudin, Selasa (14/09) siang.

Ditempat terpisah. Menanggapi hal itu salah seorang aktivis penggiat sosial yang ada di Kabupaten Pati juga menyayangkan atas keterlambatan pencarian program sosial itu dinilai dapat berpengaruh pada sisi sosial di masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga dapat mempengaruhi keberlangsungan pangan khususnya bagi warga penerima manfaat, terlebih di masa Pandemi seperti ini.

“Jika keterlambatannya hanya beberapa hari mungkin dapat di maklumi, akan tetapi jika keterlambatan tersebut sampai berlarut-larut hingga berbulan-bulan lamanya, tentunya menjadi tanda tanya besar dikalangan masyarakat umum. Harusnya dari pihak Dinas Sosial dan pihak BRI bisa saling melengkapi, kalaupun ada kendala, harus segera diselesaikan di internal mereka. Sehingga tidak mempengaruhi penyaluran progam sosial yang sudah menjadi program pemerintah,” tutur Andi Widodo, Selasa (14/09) saat di mintai tanggapan mengenai keterlambatan penyaluran bantuan sosial yang mengendap hingga mencapai puluhan miliar rupiah tersebut.

Diketahui bahwa, data penerima manfaat yang belum terealisasi tersebut berada di 21 (dua puluh satu) Kecamatan Se-Kabupaten dengan jumlah (KPM) yang berbeda-beda.

 

 

 

 

(Red/Tg)

Author: suarahukum