Iuran Sukarela Melalui Rapat Komite, Wakepsek SMPN I Tayu; Tidak Bersifat Wajib 

Daerah334 Dilihat

Pati, www.suarahukum-news.com | Wali murid dapat menyampaikan keberatannya atas iuran sukarela yang ditetapkan oleh pihak sekolahan. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Sekolah SMPN I Tayu Heri Setiawan saat menerima kunjungan kerja dari Komisi D DPRD Kabupaten Pati. (02/03).

Dalam kesempatannya, Ketua Komisi D DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo dalam kesempatannya mengatakan bahwa penerapan sistem iuran sukarela di sekolahan negeri tidak seharusnya dilakukan. Hal ini mengingat sudah adanya dana Biaya Operasi Sekolah (BOS) untuk SMPN I Tayu yang cukup tinggi.

“Kami tau, seharusnya iuran sukarela pada sekolah negeri tidak perlu dilakukan lagi. Hal ini mengingat adanya dana BOS yang cukup tinggi, sehingga kebutuhan sekolahan dapat di cover melalui dana tersebut,” ujar Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, Senin (02/03).

Pihaknya menyebut kunjungan kerja tersebut merupakan bentuk implementasi dari penampunganan aspirasi masyarakat yang masuk ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Salah satunya adalah keluhan wali murid SMPN I Tayu.

“Tadi juga kami singgung soal iuran sukarela yang dinilai memberatkan orang tua siswa. Bahkan sejumlah persoalan lain seperti adanya penahanan ijazah, dan terkait menu MBG juga kami monitor secara langsung,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Kepala Sekolah SMPN I Tayu Heri Setiawan juga mengatakan bahwa iuran sukarela tersebut bukan berarti bersifat wajib. Bahkan, wali murid yang merasa terbebani akibat ekonomi keluarga, juga bisa menyampaikan keberatannya.

“Ada beberapa poin yang tidak bisa menggunakan dana BOS. Seperti persiapan lomba dan pelatihan para murid serta konsumsi pada saat latihan. Nah, iuran sukarela tersebut kami gunakan untuk mencukupi kebutuhan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut Wakil Kepala Sekolah SMPN I Tayu juga mengatakan bahwa terkait pembangunan tempat parkir bukanlah prioritas utama atau kejar target yang harus rampung dengan mengandalkan dari iuran sukarela para siswa.

“Untuk pembangunan tempat parkir tentu kami menyesuaikan sisa anggaran saja, dan kami juga tidak terus bergantung pada iuran sukarela yang ujungnya nanti justru membebani para orang tua siswa,” pungkasnya.

 

 

 

(Red/Tg)