Pati, www.suarahukum-news.com | Pemerintah Kabupaten Pati langsung mengambil sikap dan turun tangan atasi kelangkaan DOC FS Broiler (Day Old Chick Final Stock, anak ayam umur sehari siap dibesarkan menjadi ayam pedaging) sejak pertengahan 2024. Rapat koordinasi strategis pun digelar pada hari Minggu (22/2) di Ruang Pringgitan Pendopo Kabupaten Pati dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda. (22/02).
Selain dihadiri langsung oleh Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Rakor ini juga diikuti oleh Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU), Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Persaudaraan Peternak Mandiri Pati (PPMP), serta perwakilan perusahaan perunggasan.
Untuk diketahui, pada agenda utama pada rapat koordinasi ini adalah untuk memastikan distribusi dan harga DOC agar lebih stabil, sehingga usaha peternak tetap berjalan dengan normal dan lebih stabil.
Dalam kesempatanya, Chandra mengungkapkan bahwa kebutuhan DOC di Pati mencapai sekitar 33 juta ekor per tahun dengan lima hingga tujuh siklus pemeliharaan. Namun, harga DOC melonjak dari sekitar Rp5 ribu menjadi Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per ekor, dan ini sangat menekan biaya produksi peternak.
“Sebagian peternak sempat menunda siklus produksi akibat keterbatasan pasokan dan kenaikan harga. Kondisi ini berpotensi memengaruhi suplai ayam hidup serta stabilitas protein hewani di masyarakat,” ujar Chandra.
Untuk diketahui, Pemkab Pati bakal menyiapkan langkah lanjutan, mulai dari pendataan kebutuhan per siklus, pembelian kolektif DOC, hingga pengembangan hatchery lokal (unit penetasan telur menjadi DOC) dan penguatan koperasi sebagai offtaker (pihak penyerap hasil produksi).
“Kami akan melakukan pengawasan harga dan memfasilitasi distribusi resmi, serta penguatan biosecurity (langkah preventif mencegah masuk dan menyebarnya penyakit di kandang ternak) menjadi bagian strategi menjaga daya saing sektor unggas daerah. Hal Ini sebagai penguatan ketahanan pangan daerah. Dengan pasokan 1.000 box per minggu, kami harap produksi kembali normal dan harga ayam di Pati tetap stabil,” tegas Chandra.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pati optimistis, bahwa melalui sinergi pusat dan daerah, ketersediaan DOC dapat segera teratasi dan bisa kembali normal, dengan demikian keberlanjutan usaha peternak mandiri tetap terjaga.
Sementara itu Direktur Jenderal PKH Kementerian Pertanian, Agung Suganda telah mengatakan bahwa secara nasional pasokan DOC dipengaruhi oleh pengaturan populasi induk PS dan GPS (Parent Stock dan Grand Parent Stock, induk ayam pembibit penghasil telur tetas).
“Distribusi pun banyak terserap perusahaan integrator (perusahaan perunggasan terintegrasi dari hulu hingga hilir), sehingga peternak mandiri membutuhkan kepastian akses pasokan. Dan akhirnya hari ini kita sepakati distribusi 1.000 box DOC per minggu untuk peternak mandiri,” ujar Agung Suganda.
Pada rapat koordinasi tersebut setidaknya telah menghasilkan kesepakatan antara PPMP dan perusahaan pembibitan unggas yang tergabung dalam GPPU, sebagai respons atas kebutuhan riil peternak di wilayah Pantura, khususnya Kabupaten Pati.
“Pemerintah pusat bersama Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Pati akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan agar distribusi dapat berjalan dengan lancar sesuai komitmen,” pungkasnya.
(Red/Tg)
