Pati, www.suarahukum-news.com | Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati diminta menjunjung tinggi integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat menghadiri Visitasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Ruang Pragolo, Rabu (11/11/2026).
Dalam arahannya, Chandra mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menjadikan aktivitas pemerintahan semakin terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Setiap kebijakan, program, maupun persoalan di lapangan dapat dengan cepat diketahui dan menjadi perhatian publik.
“Sekarang, di mana ada kejadian, di situ sudah ada beritanya. Kita bekerja sudah seperti ikan dalam akuarium. Apa pun yang kita kerjakan, masyarakat bisa memantau,” tegas Chandra.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh ASN agar bekerja secara profesional, berhati-hati dalam mengambil keputusan, serta memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia juga menilai keterbukaan informasi memiliki keterkaitan erat dengan upaya membangun iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Kabupaten Pati. Kepercayaan investor, kata dia, tidak hanya ditentukan oleh potensi ekonomi daerah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan memberikan kepastian informasi.
Chandra mencontohkan, melalui Pati Business Forum, sebanyak delapan perusahaan telah menyampaikan komitmen investasi dengan nilai hampir Rp12,6 triliun. Capaian tersebut menjadi indikasi bahwa potensi Kabupaten Pati semakin diperhitungkan oleh kalangan investor dari luar daerah.
Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya optimalisasi program Lapor Bupati yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai sarana menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi persoalan masyarakat.
Berdasarkan inventarisasi pengaduan melalui media sosial, persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan. Selain itu, terdapat pula pengaduan mengenai persoalan sosial dan ketidaksesuaian data desil kesejahteraan.
“Kalau ada persoalan kecil, segera informasikan. Jangan sampai dibiarkan hingga membesar. Akuntabilitas dan transparansi itu yang utama. Kita juga memiliki mekanisme serta pihak yang berwenang menyampaikan informasi publik sesuai ketentuan undang-undang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Chandra mengingatkan bahwa Kabupaten Pati juga menghadapi tantangan kebencanaan yang membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor. Pati disebut sebagai kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi kedua di Jawa Tengah.
Sekitar 95 desa menghadapi ancaman kekeringan ketika musim kemarau, sementara banjir menjadi persoalan yang perlu diantisipasi saat musim hujan. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan keterbukaan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat.
Ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta jajaran pengelola informasi publik untuk mencermati materi evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan menindaklanjutinya sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Terlebih, dinamika investasi daerah diperkirakan semakin meningkat. Chandra menyebut Gubernur Jawa Tengah memperkirakan akan ada banyak investor yang datang ke sejumlah kabupaten pada Desember mendatang.
“ASN Pati harus bekerja dengan baik, transparan, dan akuntabel. Sekarang Pati menjadi sorotan nasional. Karena itu, setiap OPD harus benar-benar memperhatikan keterbukaan informasi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Pati, Sugiyono, dalam laporannya menyampaikan bahwa visitasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus memastikan terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah.
Sugiyono menjelaskan, setiap badan publik memiliki kewajiban menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat. Di samping itu, badan publik juga harus melakukan pengelolaan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Daftar Informasi Publik (DIP), lanjutnya, juga harus diperbarui setiap tahun agar informasi yang disediakan tetap relevan, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pihaknya berharap kehadiran Plt Bupati dan Pj Sekretaris Daerah dalam kegiatan visitasi tersebut dapat memberikan dukungan strategis bagi peningkatan kualitas sekaligus predikat keterbukaan informasi publik Kabupaten Pati.
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setiadi, mengapresiasi perkembangan pengelolaan PPID di Kabupaten Pati. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, bukan semata-mata untuk memenuhi penilaian atau kewajiban administratif.
“Keterbukaan informasi itu kebutuhan, seperti bernapas. Bukan sekadar keinginan atau tujuan. Informasi, baik di dunia maya maupun dunia nyata, harus disampaikan dengan baik,” ungkap Setiadi.
Ia menambahkan, kehadiran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam visitasi tersebut bukan untuk mencari kesalahan badan publik. Sebaliknya, kegiatan ini menjadi bagian dari pendampingan dan pengawalan agar pengelolaan informasi publik semakin berkualitas serta sesuai dengan prinsip keterbukaan.
Setiadi juga mengundang Plt Bupati dan Pj Sekda Pati untuk menghadiri tahapan uji publik keterbukaan informasi yang dijadwalkan berlangsung pada minggu pertama Desember di Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Melalui visitasi dan evaluasi tersebut, diharapkan seluruh OPD di Kabupaten Pati semakin memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola informasi publik yang terbuka, responsif, dan bertanggung jawab.
Sebab, keterbukaan informasi bukan hanya tentang menyediakan data dan dokumen kepada masyarakat, tetapi juga mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam membangun kepercayaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Sekda Kabupaten Pati, jajaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, para camat, pimpinan OPD, PPID Utama, serta PPID Pelaksana dari seluruh dinas, badan, kantor, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
(Red/Sh
