Pati , www.suarahukum-news.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( DPUPR ) Kabupaten Pati dan instansi terkait , pada hari Selasa ( 12 / 3 ) menggelar rapat kordinasi ( Rakor ) bersama Balai Besar Wilayah Sungai ( BBWS ) pemali juana di ruang Joyo Kusumo Setda Kabupaten Pati guna pembahasan pelaksanaan normalisasi sungai juana mengingat Pemerintah Kabupaten dalam hal ini hanya penerima manfaat dari program normalisasi sungai tersebut . ( 13 / 3 )
Lebih kurang senilai 40 Milyar anggaran dari pemerintah pusat untuk menormalisasi sungai juana , hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Haryanto saat menghadiri acara Rakor tersebut bersama jajaran Forkompinda Kabupaten Pati .
Dalam kesempatan tersebut Bupati Haryanto , menyampaikan bahwa untuk teknis dan jadwal pekerjaan , semua dari BBWS , sedangkan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini hanya sebagai penerima manfaat ;
” Dengan berkumpulnya BBWS , DPU , Dinas Kelautan dan Perikanan ( DKP ) , Kades dan instansi terkait dalam Rakor ini , tujuannya tak lain adalah agar pengerukan mulai dari jembatan ke utara , ini nanti ada kesepakatan . Disini ada pihak-pihak yang terdampak , untuk itu kita lakukan sosialisasi , agar mereka tahu dari awal , sehingga pengerukan yang akan dilaksanakan pada pertengahan April nanti berjalan lancar tak ada kendala ” tuturnya
Bupati Haryanto juga menegaskan , ” hingga kini rencana normalisasi tersebut tidak ada persoalan , sebab saya sudah pernah menangani beberapa kali, lebih-lebih warga Juwana lebih mudah menurut dalam penanganan persoalan semacam itu ” imbuhnya
Lebih lanjut Bupati Haryanto mengatakan , “. Untuk wilayah hulu , kita masih menunggu , sebab dana saat ini yang senilai Rp 40 milyar belum bisa mencukupi , ya seperti kita ketahui bersama , untuk menormalisasi butuh biaya yang besar hingga mencapai Rp 1 triliun lebih ” ungkapnya.
Terkait kendala-kendala yang disampaikan oleh BBWS sebelumnya , Saat ini Pemerintah Kabupeten udah menemukan jalan keluar , ” Seperti misalnya soal tempat pembuangan material hasil pengerukan yang akhirnya kita arahkan di lahan milik Pemda seluas 7 hektar . Nah bila tak cukup untuk menampung pembuangan tersebut baru kita arahkan keluar , Sedangkan untuk penataan kapal , akan digilir , baik itu pekerjaan di sebelah barat dahulu atau timur dahulu ” lanjutnya
Sementara itu , dari perwakilan BBWS Pemali Juwana Adi Umar Dani mengatakan ;
” Bahwa sebagai Kepala Satuan Kerja ( Satker ) , bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air ( PJSA ) Pemali Juwana , untuk tahun ini akan menormalisasi sungai juwana di pertengahan April mendatang , untuk lama pekerjaan sendiri kurang lebih tujuh bulan atau hingga akhir tahun 2019 ” tuturnya.
Leglbih lanjut Adi Umar juga mengatakan , ” Dengan anggaran Rp 40 milyar ini, pihaknya akan menormalisasi kurang lebih sepanjang 5 km mulai dari muara hingga jembatan pantura. “Dengan kedalaman pengerukan 4 meter dari keadaan saat ini dan lebar 80-100 meter di lepas tempat pemukiman ” imbuhnya.
Pihaknya ( BBWS ) juga embenarkan, bahwa terkait permasalahan yang dihadapi sebelumnya kini , sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah ;
” Seperti contoh kendala kita sebelumnya yaitu tentang pembuangan material , dalam hal itu kita sudah menemukan solusinya dan sudah ada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah bahwa dari pembuangan meterial normalisasi akan buang dilokasi yang akan digunakan kolam tambat kapal milik Pemda Pati seluas 7 hektar, dan bila mana tak cukup akan di tempatkan di tambak lainnya yang sudah ada persetujuan , Untuk permasalahan utama adalah penataan kapal , akan tetapi seperti rencana awal , akan diparkir secara bergilir ” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Sekda Pati Suharyono juga mengatakan bahwa semua pihak sudah mendukung normalisasi sungai juana tersebut ;
” Kini hanya perlu ada kordinasi lagi dari BBWS dan DKP. Kalau sudah ada pemenang lelang akan ada sosialisasi lagi dan ada jadwal pekerjaannya juga. Untuk daerah bagian hulu BBWS dapat berkordinasi lagi dalam Musrenbangwil, di mana dalam kegiatan itu akan diusulkan kembali normalisasi Sungai Juwana secara tuntas ” tuturnya
Sementara itu, Kepala DKP Kabupaten Pati , Edy Martanto yang juga hadir dalam kesempatan tersebut , pihaknya berharap agar semua pihak dapat bersinergi mendukung suksesnya program normalisasi sungai juana tersebut ;
” Untuk normalisasi harap dikembalikan seperti semula, yaitu sesuai ukuran sungai tersebut tetapi yang di luar pemukiman. Untuk bangkai-bangkai kapal kalau bisa sekalian diambil, walaupun sebenarnya itu adalah kewajiban sang pemilik untuk mengambilnya, namun sampai saat ini mereka masih diam-diam saja ” pungkasnya
( Red / Tg )
