TEKAN ANGKA KEMISKINAN , TINGKATKAN USAHA UMKM 

Bupati Haryanto berharap setiap wilayah kecamatan harus melakukan pemetaan wilayah penduduk miskin , guna penyaluran bantuan dari pemerintah agar tepat sasaran , sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada .

Pati , www.suarahukum-news.com – Pemerintah Kabupaten Pati gelar acara Forum Perangkat Daerah yang laksanakan pada hari Senin ( 11 / 3 ) di ruang Paripurna DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) Pati , dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan rancangan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Pati tahun 2020 . ( 12 / 3 )

Acara yang di hadiri oleh Bupati Pati Haryanto , Wakil Bupati Saiful Arifin , Sekertaris Daerah Pati Suharyono , Jajaran Forkopimda Kabupaten Pati , Kepala Bappeda ( Badan Pemerintah Daerah ) sebagai leading sektor , Kepala OPD , Camat , delegasi kecamatan serta instansi terkait lainnya .

Dalam kesempatan tersebut , Bupati Haryanto menyampaikan bahwa semua jajaran harus menekan angka kemiskinan yang ada , untuk saat ini menurut hasil survei dilapangan tinggal 9 . 90 % , itu artinya sudah ada angka penurunan lagi dari angka di tahun sebelumnya yaitu 14 . 44 ℅ , hal itu tidak membuat Pemerintah Kabupaten Pati tak lantas puas. Kini pihaknya justru kian getol mendesak tiap kecamatan untuk memetakan penduduk miskin di wilayahnya masing-masing , agar segala bentuk bantuan nantinya dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran . sehingga tidak ada lagi polemik yang timbul di masyarakat terkait penerimaan bantuan dari pemerintah nantinya ;

” Kami minta masing – masing kecamatan untuk memetakan dari 9,90% tersebut ada berapa sih di desanya , Sehingga dengan pemetaan dan pendataan yang tepat diharapkan program-program seperti UMKM ( Usaha Menengah , Kecil dan Mikro ) , bedah rumah, dan lainnya agar dapat dirasakan manfaatnya bagi yang membutuhkan. Sebab kebutuhan masing-masingnya tidak sama serta tidak bisa disamaratakan ” tuturnya

Bupati Haryanto mengatakan ,  ” menurunkan angka kemiskinan tidaklah mudah . Mulai dari tahun 2013 tingkat kemiskinan sebesar 14, 44% hingga saat ini menjadi 9,90%, itu bukanlah hal yang mudah, dan berbagai program telah kita lakukan ” ucap Bupati saat menghadiri acara Forum Rapat Perangkat Daerah Kabupaten Pati di gedung DPRD Kabupaten Pati .

Bupati Pati Haryanto menambahkan bahwa agenda – agenda semacam ini, memang harus dilalui , Mulai dari proses penganggaran , hingga tahapan – tahapannya , harus dilaksanakan dengan sebaik – baiknya ;

” Mulai musrenbang tingkat desa , kecamatan dan berbagai usulan yang disampaikan kepada kami maupun Bappeda , apa yang dianggarkan memang harus melalui tahapan – tahapan , dan tidak serta merta muncul begitu saja . Terlebih dengan sistem yang sudah kita laksanakan hampir 3 tahun ini , yaitu e – planning dan e – budgeting ” jelasnya.

Bupati juga menyampaikan ketika dirinya menjabat di periode pertama kepemimpinan hingga berlanjut di periode kedua saat ini , penganggaran tersebut menimbulkan dampak positif ketika telah dilaksanakan di lapangan ;

” Ada dampak di angka kemiskinan , tingkat pengangguran , juga peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat , Kalau kita perhatikan , menurunkan angka kemiskinan tidaklah mudah . Mulai dari tahun 2013 tingkat kemiskinan sebesar 14, 44% hingga saat ini menjadi 9,90%, itu bukanlah hal yang mudah, dan berbagai program telah kita lakukan ” tegasnya.

Program yang dimaksud bupati yaitu mulai dari pembangunan infrastruktur , pemberdayaan , UMKM dan lain – lain . Sehingga dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan program tersebut , angka kemiskinan dapat menurun yakni di bawah standar Jawa Tengah , namun di atas tingkat nasional .

Sementara itu dari Kepala Bappeda Pati Pujo Winarno dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa ;

” Tujuan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini yaitu , menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program kegiatan musrenbang tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu ” tuturnya

Lebih lanjut Kepala Bappeda Pujo Winarno , mengatakan , ” Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan perangkat daerah yang dengan tupoksi. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencakup optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah ” pungkasnya

 

( Red / Tg )

COMMENTS