POLEMIK PENGURUS LMDH , PULUHAN ANGGOTA KELOMPOK DAN MASYARAKAT DESA GUWO TUNTUT KETRANSPARANAN

Puluhan warga masyarakat dan anggota kelompok LMDH Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu , menggelar pertemuan lanjutan terkait persiapan audensi di balai desa setempat dengan agenda meminta laporan pertanggung jawaban dari pengurus dan menuntut haknya sebagai anggota kelompok LMDH . Sabtu ( 3 / 8 )

Pati, www.suarahukum-news.com – Polemik kepengurusan kelompok LMDH ( Lembaga Masyarakat Desa Hutan ) yang berada di Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati seakan menuai kontroversi yang berkepanjangan dalam dua tahun terakhir, hal itu di picu lantaran adanya dugaan praktik sewa lahan borgan ( lahan garapan kawasan hutan ) yang merupakan di dalam kesepakatan adalah milik para pesanggem ( penggarap lahan ) warga setempat namun telah disewakan oleh ketua kelompok LMDH kepada salah satu perusahaan tanpa menggelar musyawarah atau rapat anggota , sehingga terkesan organisasi ( kelompok ) hanyalah sebuah formalitas yang di jadikan kedok dalam mencari keuntungan oleh oknum tertentu.

Menurut keterangan dari puluhan warga setempat ( anggota kelompok LMDH ) pada hari Sabtu ( 3 / 8 ) malam sekitar pukul 21 . 02 Wib  , bahwa praktik sewa lahan sudah pernah terjadi sekitar dua tahun lalu dan untuk habis masa sewa jatuh pada bulan Juni 2019 ( beberapa bulan lalu ) . Itupun hasil rincian dari penyewaan lahan pada masa itu, semua anggota tidak mengetahui secara pasti berapa rupiah yang di terima oleh kelompok LMDH dan di pergunakan untuk keperluan apa , selain itu pada tahun 2018 lalu di daerah tersebut juga pernah ada penebangan kayu dari perhutani sehingga secara aturan masyarakat dekat hutan yang tergabung di dalam kelompok LMDH juga mendapatkan bagi hasil tapak sereng dari penebangan kayu tersebut, namun hingga saat ini para anggota kelompok juga tidak pernah menerima dari hasil bagi tersebut .

Kemarahan warga memuncak ketika di saat masa sewa lahan oleh perusahaan pada dua tahun lalu telah habis, namun di tahun tahun 2019 ini lagi – lagi lahan tersebut sudah berada di tangan perusahaan tanpa mengadakan musyawarah ataupan rapat anggota, sehingga semua anggota dan warga masyarakat setempat merasa di bodohi oleh oknum pengurus dan kelompok LMDH hanyalah di pakai sebagai alat untuk mengeruk keuntungan pribadi dan oknum tertentu.

Untuk itu puluhan warga masyarakat yang tergabung di dalam kelompok LMDH Desa Guwo dan masyarakat setempat pada hari Sabtu ( 3 / 8 ) malam sekitar pukul 21.02 Wib telah mengadakan pertemuan yang kesekian kalinya di salah satu rumah warga dengan agenda persiapan audensi untuk meminta pertanggung jawaban dari pengurus kelompok atas praktik sewa lahan pada perusahaan tersebut , selain itu warga juga meminta ketransparanan dari pengurus agar organisasi dapat berjalan sebagai mana mestinya , dan rencananya akan menggelar audensi di Kantor Balai Desa dalam dekat ini .

Kepada awak media www.suarahukum-news.com , Sukijan ( 60 ) mewakili dari RT 01 / 06 , pada malam itu dirinya mengatakan bahwa , praktik sewa lahan sudah pernah terjadi pada dua tahun lalu oleh pengurus LMDH kepada perusahaan, namun secara rinci berapa nilai rupiah dan untuk siapa di pergunakan uang tersebut hingga saat ini tidak pernah ada tentang laporan pertanggung jawabannya ;

” Sakbenere lahan iku wes di dol rong tahun seng kepungkur , ucapnya dalam logat bahasa jawa ( Sebenarnya lahan itu sudah di jual pada dua tahun lalu ) , ” tuturnya

Lebih lanjut Sukijan juga mengatakan bahwa , ” Kalau memang di tahun sebelumnya lahan tersebut sudah di terlanjur di sewakan ya sudah , kita semua bersabar menunggu masanya habis yaitu lebih tepatnya sekitar pada bulan enam ( Juni ) 2019 kemarin , namun bukanya di adakan rapat bersama , malah lahan tersebut saat kembali di sewakan kepada perusahaan lagi , ” lanjutnya

Senada dengan saudara Sukijan, saudara Parwi ( 56 ) mewakili dari RT 02 / 06 juga menambahkan bahwa ketransparanan pengurus kepada anggotanya kurang jelas ;

” Ketransparanan pengurus kepada anggotanya kurang jelas laporan tahunan ataupun rapat pertemuan anggota jarang di lakukan , sehingga saat terjadi perpanjangan sewa lahan kami tidak mengetahuinya , juga tidak tau secara pasti berapa rupiahnya dan untuk siapa uang hasil menyewakan lahan tersebut ” ujarnya

Selain itu, saudara Joko mewakili dari RT 02 / 06 pada malam itu juga menyampaikan bahwa, pada masa itu pernah ada rapat pertemuan kelompok , saat pembahasan katanya lahannya mau di sewa oleh perusahaan namun dari pihak perhutani ( asper dan matri ) tidak mengijinkan , lantaran dari pihak penyewa lahan hendak menanam ketela pada lahan tersebut ;

” Pada saat itu pernah ada rapat kalau penyewa lahan tidak di perbolehkan apabila di tanami ketela, lantaran akarnya takut mengganggu pertumbuhan pohon jati saat masih kecil, namun saat terjadi penyewaan lahan kok malah dari perusahaan menanam tebu, bukankah tebu akarnya malah lebih serabut i dan keras, terus kalu tanaman tebu tentu tidak ada ruang untuk melakukan penanaman pohon jati lantaran semak ,” cetusnya

Warga masyarakat Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu berharap agar haknya sebagai anggota LMDH yaitu adanya ketrannsparanan pengurus serta lahan borgan agar kembali pada warga masyarakat ( anggota kelompok ) agar fungsi LMDH dapat terwujud yaitu dapat bekerjasama dengan pihak perhutani setempat, sesuai dengan petak dan lokasi yang ada.

Adapun fungsi LMDH ( Lembaga Masyarakat Desa Hutan ) , serta tentang Pengolahan dan Haknya sudah tertuang di dalam Undang-Undang sesuai dengan isi Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682 / KPTS / DIR / 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat , pada BAB X Ketentuan Berbagi yaitu Pasal 11 yang di tuangkan pada ayat ( 1 ) Niai dan proporsi berbagi dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat di tetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang di kontribusikan oleh masing-masing pihak ( perusahaan, masyarakat, Desa hutan dan pihak yang berkepentingan ) . ayat ( 2 ) , Nilai proporsi berbagai seperti yang di maksud pada ayat ( 1 ) diatas, ditetapkan oleh perum perhutani dan masyarakat desa hutan atau perum perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana . ayat ( 3 ) , Penetapan mengenai nilai dan proporsi seperti yang dimaksud pada ayat ( 2 ) diatas, di tuangkan dalam perjanjian pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat antara perum perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan . ayat ( 4 ) , Ketentuan mengenai berbagi secara rinci di dalam aturan sendiri.

Serta juga tertuang pada BAB IX Tentang Hak dan Kewajiban sesuai dengan Pasal 12 , yang dituangkan pada ayat 1 , ( a ) Masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat berhak menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama Perum perhutani , ( b ) Memperoleh dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan , ( c ) memperoleh fasilitas dari perum perhutani dan atau pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian .

 

( Red / Tg )

Bersambung ……

COMMENTS