Pati, www.suarahukum-news.com | Program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Pati Tahun 2027 diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup keluarga dan kemandirian masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati Dwi Risma Ardhi Chandra dalam kegiatan Sinkronisasi Program Kerja TP PKK Kabupaten Pati Tahun 2027 di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati, Kamis (12/11/2026).
Dwi menyampaikan, keberhasilan gerakan PKK tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana. Lebih dari itu, setiap program harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong terwujudnya keluarga yang berdaya serta sejahtera.
Untuk mencapai tujuan tersebut, PKK membutuhkan dukungan, pembinaan, dan kerja sama erat dengan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
“PKK tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh perangkat daerah agar program yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Dwi.
Menurutnya, sinkronisasi program menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara TP PKK dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan demikian, program pemberdayaan keluarga dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah daerah.
“Kami mengajak seluruh OPD untuk memperkuat komitmen dan membangun kerja sama yang lebih erat dengan TP PKK. Semangat kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab harus menjadi landasan dalam menjalankan gerakan PKK,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Bupati Pati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pati, Munadi, menekankan bahwa penyusunan program kerja PKK 2027 harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Pati.
Seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam pembina TP PKK diminta mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi disinergikan dengan gerakan PKK.
“Jangan sampai program hanya berorientasi pada kuantitas kegiatan dan besaran anggaran. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, sasaran terukur, serta indikator keberhasilan yang nyata. Hindari kegiatan yang bersifat seremonial atau formalitas, dan utamakan kegiatan yang memberikan dampak langsung serta berkelanjutan bagi masyarakat,” pesan Munadi.
Ia juga mendorong agar gerakan PKK mengambil peran lebih besar dalam mendukung sejumlah prioritas pembangunan daerah. Di antaranya pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi perempuan dan keluarga, pencegahan kekerasan terhadap ibu dan anak, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, serta penguatan ketahanan pangan keluarga.
“Kekuatan gerakan PKK sesungguhnya berada pada para kader yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari tingkat RT, RW, hingga dasawisma. Karena itu, peningkatan kapasitas kader melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta dukungan sarana dan prasarana harus menjadi perhatian dalam penyusunan program 2027,” ungkapnya.
Kegiatan sinkronisasi ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja TP PKK selama satu tahun terakhir. Pelaksanaannya mengacu pada SK Ketua TP PKK Kabupaten Pati Nomor 01/KEP/PKK-KEP/I/2026 tentang Penetapan Program Kerja TP PKK Kabupaten Pati Tahun 2026.
Sinkronisasi ini mengusung semangat visi Gerakan PKK Tahun 2025–2029, yakni terwujudnya keluarga berdaya dan sejahtera untuk mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Hasil pembahasan diharapkan menghasilkan rumusan dan kesepakatan bersama sebagai landasan penyusunan program kerja tahun 2027 yang lebih terarah, terpadu, dan tepat sasaran.
(Red/Sh)
