Sekertaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Agung Makbul: Optimalkan Pengawasan untuk Cegah Pungli

Sekertaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Agung Makbul: Optimalkan Pengawasan untuk Cegah Pungli

Palembang,www.suarahukum-news.com-Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) megimbau satuan pengawas internal kementerian/lembaga dan pengawas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) mengoptimalkan pengawasan sentra-sentra pelayanan publik untuk mencegah praktik pungli yang sangat merugikan masyarakat dan negara.(03/05).

Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen. Pol. Agung Makbul, pada sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di Palembang, Rabu lalu (28/04). Pengawasan tersebut perlu dioptimalkan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional atau internal.

“Pengawas internal juga perlu mengoptimalkan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan senra-sentra pelayanan publik,” paparnya.

Selain mengoptimalkan pengawasan. Dalam strategi memberantas pungli, Satgas juga menekankan perlunya sosialisasi pemetaan wilayah rawan pungli pada tiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Satgas juga menekankan langkah-langkah pencegahan pungli tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penindakan atau represif terhadap para pelaku pungli.

“Penindakan melalui operasi tangkap tangan dilaksanakan bekerja sama dan berkoordinasi dengan para pihak terkait sesuai target yang telah ditentukan. Penindakan tegas oknum aparat penyelenggara negara dan orang-orang yang terlibat dalam praktik pungli dilaksanakan sesuai perundang-undangan,” jelasnya.

Satgas Saber Pungli berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait merekomendasikan sanksi bagi para pelaku pungli tersebut. Dengan koordinasi dan kerja sama ini diharapkan sanksi bagi pelaku benar-benar efektif dan membuat jera.

Menurut Makbul, bila dalam paktik pungli itu didapati unsur-unsur pidana, maka pelaku dipidanakan sesuai ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Bagi pegawai negeri yang terlibat dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 423 KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun, Adapun pelaku bukan pegawai negeri dikenai Pasal 368 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

“Pidana penjara yang relatif berat itu dikarenakan pungli dianggap sudah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana diamanatkan Presiden dalam Perpres tersebut, pemberantasan pungli harus dilakukan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera,” pungkasnya.

Selain sosialisasi, Tim Satgas Saber Pungli juga meninjau langsung pelayanan publik pada kantor Samsat Polda Sumsel, kantor Imigrasi, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Palembang.

 

 

(Red/Sh)

COMMENTS