Pati, www.suarahukum-news.com | Hasil inspeksi mendadak (sidak) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati di SDN Giling 02, Kecamatan Gunungwungkal, pada 21 Oktober 2026, mengungkap persoalan serius terkait kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pendidikan. (12/11)
Dalam sidak tersebut, petugas menemukan satu orang guru berinisial TM, yang tercatat tidak mengisi daftar presensi selama tiga bulan berturut-turut, yakni April, Mei, dan Juni 2026. Kekosongan tersebut ditemukan pada dokumen absensi manual maupun sistem presensi daring.
Oknum ASN berinisial TM ini diketahui merupakan guru di SDN Giling 02 sekaligus menjabat sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pati periode 2025–2030.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena presensi merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan kedisiplinan, kehadiran, serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seorang ASN.
Berdasarkan hasil sidak itu, BKPSDM Kabupaten Pati kemudian melakukan pemanggilan terhadap TM pada awal November 2026 untuk meminta klarifikasi atas temuan tersebut.
Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati turut melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada Rabu (11/11/2026).
Temuan Sidak Wajib Menjadi Dasar Pendalaman
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada 21 Oktober 2026, BKPSDM menemukan adanya kekosongan catatan kehadiran TM selama tiga bulan berturut-turut, baik melalui absensi manual maupun presensi elektronik.
Dalam rumusan keterangan terkait hasil sidak tersebut, BKPSDM menegaskan bahwa temuan administrasi kehadiran perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan pemeriksaan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan.
“Temuan kekosongan presensi selama tiga bulan, baik pada absensi manual maupun daring, menjadi perhatian dan perlu didalami lebih lanjut. Klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar melaksanakan tugas kedinasan, bagaimana mekanisme perizinannya, serta bagaimana pertanggungjawaban kehadirannya selama periode tersebut,” ujar Arif Dwiadinugroho, Rabu (11/11).
Penanganan tidak cukup hanya berdasarkan penjelasan lisan, tetapi perlu didukung pemeriksaan dokumen kehadiran, bukti pelaksanaan tugas, administrasi perizinan, serta keterangan pihak sekolah.
Langkah tersebut penting agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar pemeriksaan yang objektif, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aktivitas Organisasi Disebut Berdampak pada Kegiatan Mengajar
Sementara itu, berdasarkan keterangan Plt. Kepala SDN Giling 02, Andrea Sukardi, aktivitas TM sebagai Ketua PGRI disebut cukup padat sehingga yang bersangkutan kerap meminta izin, baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp.
Akibatnya, tugas mengajar di kelas 3 beberapa kali dialihkan kepada guru lain. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pembelajaran disebut sempat diampu oleh tenaga pengajar ekstrakurikuler yang bukan merupakan pegawai tetap sekolah.
Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, tugas seorang guru tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi kepegawaian, tetapi juga menyangkut keberlangsungan proses pembelajaran dan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan secara optimal.
Aktivitas organisasi profesi tentu merupakan bagian dari kehidupan kelembagaan guru. Namun, kegiatan tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban utama sebagai ASN dan tenaga pendidik.
Setiap kegiatan di luar tugas kedinasan tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan mekanisme perizinan dan ketentuan jam kerja yang berlaku.
Alasan Ponsel Rusak dan Kelalaian Mengisi Presensi
Terkait kekosongan daftar kehadiran, pihak sekolah menyebutkan bahwa absensi manual pada April hingga Juni 2026 tidak terisi karena dugaan kelalaian atau lupa melakukan pengisian.
Sementara itu, tidak tercatatnya presensi daring dikaitkan dengan kondisi telepon seluler milik TM yang disebut mengalami kerusakan dalam waktu cukup lama sehingga tidak dapat mengakses aplikasi presensi elektronik.
Namun, alasan tersebut tetap membutuhkan pembuktian dan pendalaman lebih lanjut.
Kerusakan perangkat komunikasi, misalnya, perlu dilihat bersama dengan mekanisme pelaporan kendala, alternatif pencatatan kehadiran, serta bukti bahwa tugas kedinasan tetap dilaksanakan.
Dengan demikian, persoalan ini tidak berhenti pada alasan teknis administrasi, melainkan harus menjawab substansi yang lebih mendasar, apakah kewajiban mengajar dan masuk kerja benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan.
PP Nomor 94 Tahun 2021 Menjadi Dasar Penegakan Disiplin
Penanganan dugaan pelanggaran tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dalam Pasal 3, PNS diwajibkan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Sementara Pasal 4 mengatur sejumlah larangan bagi PNS, termasuk penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, Pasal 4 huruf f mengatur kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
Ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin diatur lebih lanjut dalam Pasal 7, sedangkan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin diatur dalam Pasal 23 dan ketentuan terkait lainnya.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pejabat yang berwenang wajib menindaklanjutinya sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, hasil pemeriksaan harus mampu menjelaskan apakah kekosongan presensi tersebut hanya merupakan persoalan administrasi atau berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya kewajiban kedinasan.
Publik Menunggu Ketegasan dan Transparansi Pemeriksaan
Hingga Kamis (12/11/2026), belum terdapat keputusan resmi mengenai sanksi disiplin terhadap TM. Disdikbud Kabupaten Pati masih mendalami hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
Publik kini menantikan kejelasan tindak lanjut dari BKPSDM maupun Disdikbud, terutama mengenai status kehadiran, keabsahan izin, pelaksanaan tugas mengajar, serta hak kepegawaian yang diterima selama periode April hingga Juni 2026.
Apabila terdapat bukti bahwa kewajiban kedinasan tidak dilaksanakan, persoalan tersebut harus ditangani secara tegas dan proporsional berdasarkan peraturan yang berlaku.
Penegakan disiplin ASN tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Kedudukan, jabatan organisasi, maupun posisi seseorang dalam suatu lembaga profesi tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kewajiban kedinasan.
Terlebih, seorang guru memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan keteladanan kepada peserta didik. Kedisiplinan bukan sekadar persoalan mengisi daftar hadir, melainkan cerminan tanggung jawab terhadap pekerjaan, institusi, dan masyarakat.
Kasus SDN Giling 02 ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan sistem pengawasan kehadiran ASN berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Sebab, setiap ASN memiliki kewajiban yang sama di hadapan aturan. Jabatan boleh berbeda, tetapi tanggung jawab terhadap negara dan pelayanan publik tetap harus dipenuhi.
(Red/Tg)












