Viral Tahanan Narkoba Makan Bersama Polisi di Restoran, Polda Sumut Akui & Sampaikan Permohonan Maaf 

Nasional45 Dilihat

Medan,  www.suarahukum-news.com | Video yang memperlihatkan sejumlah tersangka kasus narkoba makan bersama anggota kepolisian di sebuah restoran di Kota Medan, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Rekaman tersebut memunculkan beragam tanggapan masyarakat, terutama terkait kepatutan dan profesionalitas aparat dalam memperlakukan tahanan. (17/11)

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah orang mengenakan kaus oranye bertuliskan tahanan duduk satu meja bersama anggota kepolisian sambil menikmati hidangan di Restoran Kembang, Jalan Medan–Tanjung Morawa, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Senin (16/11/2026).

Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa kegiatan makan bersama itu berlangsung setelah konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Mapolda Sumut yang dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan dan dihadiri sejumlah Kapolres.

Menurut Ferry, para tahanan yang terlihat dalam video merupakan tersangka kasus narkoba dari Polres Asahan. Setelah konferensi pers selesai, mereka sedianya akan dibawa kembali ke Polres.

Namun, karena kegiatan berlangsung hingga waktu makan siang, sejumlah anggota kepolisian yang bertugas memutuskan untuk singgah di restoran yang lokasinya tidak jauh dari Mapolda Sumut.

“Ya, itu benar. Itu kegiatannya kemarin habis rilis di Polda. Itu tahanan kasus narkoba Polres Asahan,” kata Ferry kepada CNN Indonesia, Selasa (17/11/2026).

Ferry berdalih, keputusan mengajak para tahanan makan bersama merupakan pertimbangan kemanusiaan. Menurutnya, anggota kepolisian yang bertugas juga belum sempat makan, sehingga para tahanan turut diajak agar tidak perlu dilakukan pengaturan penjagaan secara bergantian.

Ia juga membantah anggapan bahwa lokasi tersebut merupakan restoran mewah. Ferry menyebut Restoran Kembang sebagai tempat makan biasa dengan area terbuka, bukan restoran eksklusif sebagaimana persepsi yang berkembang di masyarakat.

Meski demikian, penjelasan tersebut tidak serta-merta menghilangkan sorotan publik. Sebab, peristiwa itu menyangkut tata cara pengamanan tahanan, standar operasional prosedur (SOP), serta bagaimana aparat menjaga profesionalitas ketika menjalankan tugas penegakan hukum.

Dalam konteks penanganan perkara pidana, aspek kemanusiaan terhadap tahanan memang harus diperhatikan. Namun, perlakuan manusiawi juga perlu berjalan beriringan dengan ketentuan pengamanan, pengawasan, dan tanggung jawab petugas selama tahanan berada dalam penguasaan aparat.

Terlebih, ketika tahanan dibawa keluar dari lingkungan kepolisian, pengaturan pengamanan dan pertanggungjawaban petugas menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

Mengakui adanya potensi persepsi negatif di tengah masyarakat, Ferry menyampaikan permohonan maaf sekaligus menerima kritik sebagai bahan evaluasi internal.

“Kalau dianggap masyarakat tidak pantas, ya kami minta maaf. Tetap itu menjadi koreksi kami. Kami terima dan mengucapkan terima kasih atas koreksinya,” ujarnya.

Sorotan Publik dan Evaluasi Nasional

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa profesionalitas aparat penegak hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga dari kedisiplinan dalam menjalankan prosedur, menjaga pengamanan, serta membangun kepercayaan masyarakat.

Penjelasan mengenai alasan kemanusiaan patut dicatat sebagai keterangan resmi kepolisian. Namun, transparansi mengenai prosedur pengawalan, dasar pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban petugas tetap penting untuk menjawab pertanyaan publik.

Kritik masyarakat terhadap peristiwa tersebut semestinya ditempatkan sebagai bagian dari kontrol sosial yang konstruktif. Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak hanya dibangun melalui penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga melalui konsistensi aparat dalam menaati aturan dan menjaga integritas saat bertugas.

(Red/Sh)