Asal Bayar 500 Juta, PR Menyebut Perkara KTH Maitan di Kejaksaan bakal Beres

Opini251 Dilihat

 

Pati, www.suarahukum-news.com | Diduga ingin bermain petak umpet dari suatu perkara demi mencari keuntungan pribadi, salah satu oknum warga sipil yang diketahui berinisial PR pernah mendatangi teradu dengan agenda mengaku bisa mengondikasikan soal perkara KTH Maitan di Kantor Kejaksaan Negeri Pati. Namun, dalam arahanya, oknum ini juga menyampaikan sejumlah persyaratan dengan meminta kepada saudara teradu agar menyerahkan sejumlah uang dengan jumlah yang cukup fantastis. (19/01).

Tak tanggung-tanggung, oknum yang mengaku dari salah satu lembaga kemasyarakatan berinisial PR ini, juga pernah menyampaikan kepada Ketua KTH Tani Makmur Desa Maitan agar menyelesaikan pembiayaan atas jasa ukur dan pemetaan, bidang garapan dikawasan perhutanan sebagai syarat pengajuan perizinan pengelolaan perhutnaan sosial (KHDPK PS 2022) Desa Maitan.

“Waktu itu, saudara PR menyampaikan jika kami (KTH Maitan) harus membayar jasa pengukuran dan pemetaan sebesar Rp 200 rupiah per-satu meter persegi, atau setara dengan Rp 2 juta rupiah per-Hektare kali jumlah pemohon/peserta KHDPK PS 2022 Desa Maitan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi oleh kelompok bakal selesai,” ujar Supriyanto, Ketua KTH Tani Makmur Desa Maitan, Kamis (19/01) sembari menunjukkan bukti aduanya ke Kantor Gakum KLHK Jabalnursa dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta (resi pengiriman) atas dugaan penyalahgunaan wewenang pendamping perhutanan sosial.

Baca juga : >>>>>> https://suarahukum-news.com/kth-maitan-laporkan-dugaan-penyalahgunaan-wewenang-pendamping-ps-2022/

Bahkan, lanjut Supriyanto, saudara PR inilah yang berperan besar sebagai mediator dan bisa berkomunikasi langsung dengan oknum pendamping. Namun, dalam arahan yang diberikan kepada kami, justru membuat kami (kelompok) menjadi bingung. Lantaran, syarat penyelesaian dari perkara ini adalah uang.

Sementara jika mengacu pada Surat Edaran Nomor: SE.11/PSKL/SET/PSL.0/6/2022 tentang Penyelenggaraan Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial dan Peran Pendamping Perhutanan Sosial dan Surat Edaran Nomor: SE.2/PSKL/SET/PSL.0/2022 tentang Pelaksanaan Perhutanan Sosial Yang Bersih Dan Berintegritas adalah, bahwa pendamping dilarang melakukan pungutan ataupun mengarahkan guna melakukan pungutan, karena program KHDPK PS 2022 telah dibiayai oleh negara dan Gratis untuk masyarakat (pemohon).

“Kami (KTH Tani Makmur Desa Maitan) menyerahkan uang sekitar Rp 79.300.000, kepada oknum pendamping yang diterima oleh saudara AR pada tanggal 16 November 2022, dirumahnya, Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo (kwitansi/dok.red) juga atas arahan dari saudara PR,” imbuhnya

Terpisah, sementara itu Kepala Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, saat dikonfirmasi Media ini melalui sambungan telepon selulernya, pihaknya juga memberikan keterangan yang cukup mencengangkan. Pasalnya, lagi-lagi oknum yang berinisial PR ini juga menyampaikan kepada Kepala Desa Maitan, jika ingin persoalan rampung, maka pihak kelompok harus memberikan uang jasa pengukuran dan pemetaan kepada oknum pendamping.

“Melalui PR, saudara pendamping ini minta uang Rp 500 juta. Maka, permasalah baik di Kejaksaan, maupun dengan oknum LSM serta dengan para Pelapor akan di kondisikan oleh saudara S. KTH Maitan tinggal duduk manis, menunggu SK pengelelolaan perhutanan sosial ini keluar,” kata Padmo, Kepala Desa Maitan melalui sambungan telepon selulernya, Kamis (19/01).

Seperti diketahui, Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dikonkritkan ke dalam norma hukum yang mengikat.

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

 

Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKL/SETDIT/KUM.1/11/2017 Tentang Petunjuk Tehnis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014, maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan APIP dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2014. PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum dilakukan proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa PTUN baru berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah. Putusan atas permohonan dimaksud, harus diputus dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Baca juga : >>> https://suarahukum-news.com/tak-ingin-harga-dirinya-di-acak-acak-kades-maitan-laporkan-para-oknum-pembuat-fitnah-di-mapolresta-pati/

Terhadap putusan PTUN tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam jangka waktu 14 hari kalender dihitung keesokan hari setelah putusan diucapkan bagi pihak yang hadir atau 14 hari kalender setelah amar pemberitahuan putusan dikirimkan bagi pihak yang tidak hadir saat pembacaan putusan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak penetapan susunan Majelis. Atas putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum lain karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

Sementara jika seseorang atau kelompok yang melakukan pengukuran, pemetaan atau membuat gambar (pertanahan), maka harus mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan wajib memiliki Lisensi. Mengenai ketentuan Surveyor Kadaster telah diatur dalam PMNATR/KBPN Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.

Beberapa pengertian yang perlu dipahami berdasarkan PMNATR/KBPN Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi diantaranya adalah sebagai berikut :

Surveyor Kadaster Berlisensi adalah mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terdiri dari Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster;

Surveyor Kadaster adalah seorang yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam menyelenggarakan proses survei dan pemetaan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data survei dan pemetaan yang dihasilkannya;

Asisten Surveyor Kadaster adalah seorang yang mempunyai keterampilan dalam menyelenggarakan proses survei dan pemetaan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah di bawah supervisi seorang Surveyor Kadaster dan bertanggung jawab mutlak atas data survei dan pemetaan yang dihasilkannya.

Lisensi adalah pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri kepada Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster untuk membantu Kementerian dalam menyelenggarakan survei, pemetaan, dan pengelolaan data dan informasi geospasial dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dan pelayanan serta kegiatan pertanahan lainnya.

Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi yang selanjutnya disingkat KJSKB adalah Surveyor Kadaster Berlisensi yang berbentuk badan usaha baik perorangan maupun firma.

Perlu diperhatikan bahwa istilah Surveyor Kadaster Berlisensi berbeda dengan Surveyor Kadaster. Surveyor Kadaster maupun Asisten Surveyor Kadaster merupakan orang yang mempunyai keterampilan dalam survei dan pemetaan, sedangkan Surveyor Kadaster Berlisensi merupakan mitra kerja Kementerian ATR/BPN yang memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badang Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengangkat Surveyor Berlisensi. Surveyor Berlisensi mempunyai tugas membantu sebagai tugas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan pekerjaan di bidang pengukuran dan pemetaan. Dalam melaksanakan pekerjaannya Surveyor Berlisensi dapat bergabung dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) atau bertindak sebagai perseorangan.

Dilansir dari kanal ISI (Ikatan Surveyor Indonesia) dengan alamat website www.isi.or.id, tentang Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi adalah sebagai berikut;

Asisten Surveyor Kadastral (ASK) Pertama dengan pengalaman kerja di bidang survei kadastral sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai Asisten Surveyor Kadastral (ASK) Pertama; atau Lulusan D1 Bidang Survei dan Pemetaan; atau Lulusan SMK di bidang Survei dan Pemetaan/Geomatika yang memiliki sertifikat pelatihan survey kadastral jenjang 3 dan pengalaman kerja di bidang survei kadastral sekurang- kurangnya 1 tahun; atau Lulusan SMK di bidang Survei dan Pemetaan/Geomatika dengan pengalaman kerja di bidang kadastral sekurang-kurangnya 2 tahun; atau,

Lulusan SMA/sederajat yang memiliki sertifikat pelatihan survei kadastral jenjang 3 dan pengalaman kerja di bidang survei kadastral sekurang-kurangnya 2 tahun; atau Lulusan BLK/BBPLK yang memiliki sertifikat pelatihan survei kadastral jenjang 3 (wajib memiliki ijazah kejar paket C bagi yang tidak memiliki ijazah SMA/sederajat); atau Lulusan Pelatihan Bidang Survei dan Pemetaan Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang memiliki sertifikat pelatihan survei kadastral jenjang 3 dan pengalaman kerja di bidang survei kadastral sekurang-kurangnya 1 tahun; atau,

Lulusan Vokasi dari Perguruan Tinggi yang telah memiliki Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang memiliki sertifikat pelatihan survei kadastral jenjang 3 dan pengalaman kerja di bidang survei kadastral sekurang-kurangnya 1 tahun; atau Otodidak yang memiliki sertifikat pelatihan survei kadastral jenjang 3 dan pengalaman kerja di bidang survei kadastral/terestris sekurang-kurangnya 5 kali proyek dalam rentang waktu 5 tahun.

Kemudian untuk memiliki sertifikasi, Pemohon Mengisi Formulir permohonan sertifikasi APL-01 yang dilengkapi dengan bukti: (Persyaratan lebih detail tercantum dalam Skema Sertifikasi point 9.1-Persyaratan Pendaftaran).

 

 

 

 

 

(Red/Tg)