Chandra Dorong RDTR Sukolilo-Tambakromo Lebih Akomodatif bagi Warga

Daerah4 Dilihat

Pati, www.suarahukum-news.com | Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendorong penyusunan Rancangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo agar lebih mengakomodasi aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel New Merdeka Pati, Rabu (18/11/2026).

Pembahasan tersebut secara khusus menyoroti banyaknya aduan warga terkait keterbatasan pemanfaatan tanah milik mereka yang masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Chandra mengungkapkan, sejumlah warga menghadapi kendala ketika hendak memanfaatkan tanah miliknya untuk kebutuhan permukiman. Sebagian warga bahkan hanya memiliki satu bidang tanah yang direncanakan untuk diwariskan kepada anak-anak mereka sebagai tempat membangun rumah.

“Banyak aduan dari masyarakat. Tanah yang mereka miliki itu terkadang hanya satu-satunya. Rencananya diturunkan kepada anak untuk dibangun rumah, tetapi ketika masuk LSD, pemanfaatannya terkendala karena tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang,” ungkap Chandra.

Selain kebutuhan permukiman, Chandra menyebut terdapat aspirasi masyarakat terkait pemanfaatan lahan untuk pengembangan kegiatan industri.

Kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan rancangan RDTR agar penataan ruang dapat mempertimbangkan kebutuhan pembangunan di wilayah Sukolilo dan Tambakromo.

“Banyak sekali aduan masyarakat terkait pemanfaatan lahan, baik untuk permukiman maupun industri. Karena itu, kami berdiskusi dengan jajaran ATR/BPN untuk membahas persoalan tersebut,” jelas Chandra.

Penyusunan rancangan RDTR tersebut digagas oleh Kementerian ATR/BPN. Pemerintah Kabupaten Pati turut berperan aktif melalui koordinasi dan diskusi bersama jajaran kementerian untuk membahas berbagai persoalan pemanfaatan ruang yang berkembang di masyarakat.

Melalui pembahasan ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap rancangan RDTR dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil wilayah.

Penataan ruang juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mendukung kebutuhan masyarakat, serta tetap memperhatikan perlindungan lahan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II E, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, serta Team Leader penyusunan teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Kabupaten Pati.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut sejumlah kepala perangkat daerah terkait yang mengikuti pembahasan rancangan RDTR Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo.

(Red/Sh)