Pati, www.suarahukum-news.com | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati mengambil langkah serius dengan membentuk tim investigasi internal untuk menelusuri secara menyeluruh kronologi dan latar belakang peristiwa yang melibatkan salah satu kadernya, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Demokrat, terkait insiden mediasi yang berujung meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Suparjo, pada Rabu (18/11/2026).
Langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab organisasi sekaligus komitmen Partai Demokrat dalam menjaga marwah, integritas, serta kehormatan lembaga partai di tengah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat luas.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, Dr. H. Joni Kurnianto, S.T., M.M.T., menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf serta turut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum Suparjo.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Joni di sela aktivitasnya pada Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, peristiwa yang terjadi dalam proses mediasi tersebut merupakan persoalan di luar urusan kepartaian atau persoalan pribadi. Kendati demikian, karena terdapat kader Partai Demokrat yang disebut terlibat dalam peristiwa tersebut, pihaknya merasa perlu mengambil langkah organisatoris untuk memperoleh gambaran persoalan secara utuh dan objektif.
“Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam, permohonan maaf, sekaligus turut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum Kepala Desa Sukoharjo. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ungkap Joni.
Ia menjelaskan, DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati telah membentuk tim investigasi internal sejak Kamis (19/11/2026). Tim tersebut bertugas menggali informasi, mengumpulkan keterangan, serta meminta klarifikasi kepada para pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
“Investigasi internal ini bertujuan untuk mencari dan mengetahui kerangka permasalahan yang sebenarnya. Kami ingin memperoleh informasi secara utuh, berimbang, dan objektif dengan meminta klarifikasi kepada para pihak, termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan piutang dengan salah satu warga Desa Sukoharjo,” tegasnya.
Junjung Tinggi Proses Hukum yang Berjalan
Joni menegaskan, DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati tetap menghormati sepenuhnya proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Polresta Pati.
Menurutnya, investigasi internal partai tidak dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan aparat penegak hukum, apalagi mendahului kesimpulan dari proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.
Pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan aspek hukum kepada kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polresta Pati. Jangan sampai ada penilaian atau kesimpulan yang mendahului hasil pemeriksaan resmi dari aparat penegak hukum,” ujarnya.
Hasil Investigasi Dilaporkan ke DPD dan DPP
Lebih lanjut, Joni menyampaikan bahwa hasil investigasi internal nantinya akan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sebagai bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam menentukan langkah organisasi selanjutnya.
DPC Demokrat Pati juga akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan Polresta Pati serta perkembangan proses yang berjalan di DPRD Kabupaten Pati. Terlebih, kader yang bersangkutan telah dilaporkan kepada Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Pati.
Dengan demikian, keputusan organisasi tidak akan diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui pertimbangan yang matang berdasarkan fakta, hasil klarifikasi, serta ketentuan dan mekanisme organisasi.
Terkait kemungkinan adanya tindakan organisatoris terhadap kader yang bersangkutan, Joni menegaskan bahwa seluruhnya akan disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat serta aturan internal yang berlaku.
Tidak Ada Toleransi Jika Terbukti Melanggar Kode Etik
Di akhir keterangannya, Joni menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan menutup mata apabila dalam proses investigasi maupun pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap kode etik dan ketentuan organisasi.
Menurutnya, kehormatan partai harus dijaga oleh seluruh kader tanpa terkecuali. Kedudukan sebagai anggota legislatif maupun jabatan dalam struktur partai tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan dan tanggung jawab moral.
“Hal terpahit sekalipun, apabila memang terbukti ada pelanggaran kode etik, tentu akan kami tindak sesuai mekanisme dan ketentuan kepartaian. Tidak ada kader yang berada di atas aturan organisasi,” tegas Joni.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri, tidak membangun opini yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional.
DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, lanjutnya, berkomitmen menjaga objektivitas, menghormati hak semua pihak, dan memastikan setiap langkah organisasi didasarkan pada fakta serta ketentuan yang berlaku.
Sikap tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa penghormatan terhadap proses hukum, tanggung jawab moral, dan penegakan disiplin organisasi merupakan prinsip yang harus berjalan beriringan.
(Red/Tg)












