Pati, www.suarahukum-news.com | Pasca reformasi 98, ekonomi nasional meniru negara demokrasi yang maju dengan menganalogkan seolah-olah indonesia ini sudah menjadi negara maju. Dari situ desa mulai ketinggalan, dan atau boleh di kata desa mulai kurang diperhatikan, banyak bisnis di desa dikuasai oleh pihak korporat (gabungan pebisnis besar) seperti peternak ayam, pasar modern, aneka pakan serta pasar usaha lainnya baik di tingkat kota dan pedesaan. (1/5)
Untuk itu, ada dua hal yang menjadi prioritas Presiden terkait dengan upaya membangun serta memberdayaan desa agar desa dan segala potensi serta steak holdernya kembali menggeliat, bangkit dan maju serta mandiri, dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi yang ada.
Dalam kesempatannya, Ketua Umum Kepala Indonesia Bersatu (KIB) Pandoyo mengatakan setidaknya ada dua langkah strategis yang dapat diambil oleh Presiden Prabowo. Pertama, ekosistem ekonomi desa harus kuat.
“Kedua adalah peran negara dalam industri-industri besar yang strategis dengan kebutuhan investasi yang besar serta kuat, harus di olah secara maksimal dan tidak bergantung pada pengusaha asing, atupun korporat yang lebih beroriantasi pada bisnis belaka. Bahkan, lebih spesifik lagi hanya bisnis keluarga atau kelompok yang sudah mapan, sehingga terbentuklah Denantara,” ujar Pandoyo Ketum KIB yang merupakan pria kelahiran asal Pati, Kamis (01/05).
Bahkan, lanjut Pandoyo, Banyak bank besar ataupun bank milik negara (Himbara) 60% kredit juga mengucur pada korporasi besar dan hanya sedikit sekali yang menetes ke bawah (kelompok pedesaan), utamnya kepada UMKM atau ke desa-desa pinggiran.
“Dari situasi inilah, kemudian lahirlah instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa (Kopdes) merah putih, tentunya sasaran dan target utamnya adalah memberikan permodalan yang memadai untuk kebangkitan ekonomi yang berkeadilan di tingkat desa,” pungkas Pandoyo, yang juga merupakan Kepala Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.
(Red/Tg)
