Pati, www.suarahukum-news.com | Peningkatan Jalan Penghubung antara Desa Lumbungmas-Pucakwangi yang masuk dalam Anggaran Perubahan 2025 telah rampung lebih awal dari progres waktu pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sebagai bentuk komitmen DPUTR Pati dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dan fungsi kontrol dalam sektor pembangunan infrastruktur daerah. (10/12)
Dalam kesempatanya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, S.Sos, M.M, mengatakan bahwa penyelesaian pekerjaan tersebut tidak lepas dari adanya peran dari pihak pelaksana (rekanan) yang telah berkomitmen untuk menuntaskan pekerjaan lebih awal.
“Perbaikan Jalan Penghubung antara Desa Lumbungmas-Pucakwangi ini memang masuk dalam draft anggaran perubahan 2025. Tapi, alhamdulilah dengan cuaca yang bagus serta ditambah dengan komitmen dari pihak rekanan, maka pekerjaan ini dapat selesai lebih awal,” ujarnya, Rabu (10/12)
Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati Riyoso,S.Sos,M.M, juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau hasil akhir melalui tahap pengecekan kualitas.
Untuk diketahui, Perbaikan jalan tersebut mencakup peningkatan konstruksi sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer dengan lebar 4 meter, dengan mulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 07 Oktober 2025.
“Untuk pengaspalan, telah menggunakan konstruksi aspal hotmix yang dinilai lebih kuat untuk menahan beban kendaraan serta dinilai dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jalan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Riyoso juga mengatakan bahwa pekerjaan ini menggunakan anggaran APBD perubahan sebesar Rp. 1,7 miliar untuk mendapatkan kualitas kontruksi pembagunan yang lebih maksimal.
“Dengan selesainya pembangunan jalan ini, semoga dapat meningkatkan konektivitas pertumbuhan ekonomi warga sekitar Desa Lumbungmas, Pucakwangi dan Wates Aji,” sambungnya.
Untuk diketahui, geliat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor khususnya di bidang pembangunan jalan telah menyasar di seluruh pelosok di Kabupaten Pati, termasuk daerah pinggiran dan wilayah perbatasan antar kabupaten.
Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.
“Semoga, dengan selesainya pekerjaan ini, dapat menjadi sarana penunjang konektivitas pertumbuhan ekonomi warga, maupun dunia pendidikan, pertanian, dan sektor lainnya,” pungkasnya.
(Red/Tg)
