Pati, www.suarahukum-news.com | Persoalan penyaluran bantuan bagi petani terdampak bencana banjir di Desa Pasuruan, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, menjadi sorotan dalam audiensi yang digelar di DPRD Pati. Sejumlah pihak terkait hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Pati, Kepala BPBD Pati, Ketua DPRD Pati, Ketua Komisi B DPRD Pati, perwakilan petani Desa Pasuruan, serta anggota DPRD Pati. (03/06)
Audiensi digelar menyusul munculnya berbagai keluhan dari masyarakat terkait mekanisme penerimaan bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat banjir. Dalam forum tersebut terungkap sejumlah persoalan yang memicu kontroversi, mulai dari dugaan kurang validnya data penerima manfaat hingga adanya petani yang mengaku terdampak banjir dan mengalami puso namun belum menerima bantuan dari program yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima surat aduan dari masyarakat yang mempertanyakan proses pendataan dan penyaluran bantuan kepada petani terdampak banjir di Desa Pasuruan.
“Kami menerima laporan dan aduan dari masyarakat terkait mekanisme penerimaan bantuan puso. Karena itu kami memfasilitasi audiensi ini agar semua pihak dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan persoalan yang muncul bisa segera ditemukan solusinya,” ujar Ali.
Ia menegaskan DPRD Pati akan terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak petani agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
“Kami ingin bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran. Hak-hak petani harus diperjuangkan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Pati menegaskan bahwa tidak terdapat pemotongan dana bantuan dalam proses penyaluran kepada para petani penerima manfaat.
“Kami memastikan tidak ada potongan sedikit pun terhadap bantuan yang disalurkan kepada petani. Semua bantuan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya di hadapan peserta audiensi.
Namun demikian, sejumlah perwakilan petani Desa Pasuruan menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima bantuan meskipun lahan pertanian yang mereka garap terdampak banjir dan mengalami gagal panen.
Keluhan tersebut menjadi perhatian serius peserta audiensi karena menyangkut validitas data penerima bantuan dan mekanisme pengajuan yang dilakukan di tingkat kelompok tani maupun desa.
Menanggapi hal itu, Ketua Kelompok Tani setempat menjelaskan bahwa bantuan diberikan kepada petani yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.
Menurutnya, proses pendaftaran penerima bantuan mengharuskan petani melengkapi sejumlah dokumen wajib, antara lain SPPT PBB, KTP, Kartu Keluarga (KK), serta persyaratan administratif lainnya sesuai ketentuan program bantuan.
Di sisi lain, anggota DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menilai hasil audiensi menunjukkan masih adanya sejumlah kejanggalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Dari hasil pertemuan ini ditemukan beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan diselesaikan secara internal. Kami menilai perlu ada pertemuan lanjutan yang melibatkan berbagai pihak di tingkat kecamatan, termasuk para penerima manfaat, agar persoalan ini bisa dibuka secara terang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” ungkap Teguh.
Ia menambahkan, keterbukaan data dan verifikasi ulang terhadap daftar penerima bantuan menjadi langkah penting guna memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh petani yang berhak.
Audiensi tersebut akhirnya menghasilkan komitmen bersama untuk melakukan pendalaman terhadap data penerima bantuan serta membuka ruang koordinasi lanjutan antara pemerintah daerah, kelompok tani, pemerintah kecamatan, dan para petani terdampak.
“Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan puso bagi petani terdampak banjir di Desa Pasuruan, Kecamatan Kayen,” pungkasnya.
(Red/Tg)
