Jakarta, www.suarahukum-news.com | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesil (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia menuai reaksi yang sangat positif di kalangan insan pers di seluruh Indonesia. Tak heran, permintaan untuk mengikuti SKW pun makin massif disuarakan oleh Wartawan dari berbagai daerah di Indonesia.(15/08).
Sertifikat Kompetensi Wartawan berlogo Burung Garuda Pancasila yang diterbitkan BNSP tersebut, rupanya telah meyakinkan Wartawan untuk memilih ikut SKW. Karena, telah mendapat jaminan kepastian pengakuan dari lembaga negara (BNSP) terhadap system sertifikasi kompetensi bagi insan pers di Indonesia.
Legitimasi pemerintah terhadap pelaksanaan SKW melalui BNSP inilah yang membuat kubu Dewan Pers meradang. Klaim Dewan Pers sebagai satu-satunya lembaga yang berhak melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan pun berkumadang di jagad tanah air. Dengan bermodalkan pernyataan seorang Dirjen IKP Kementrian Kominfo, Usman Kansong, bahwa “Dewan Pers merupakan satu-satunya lembaga pelaksana uji kompetensi wartawan” kemudian Dewan Pers menjadikannya bahan propaganda negative tentang pelaksanaan SKW oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia.
Dengan begitu, Dewan Pers membuat siaran pers ke seluruh media jaringannya dan membuat opini mengenai pelaksanaan SKW dan pemberian dukungan Kementrian Kominfo RI kepada LSP Pers Indonesia. Marak diberitakan, rekomendasi Kementrian Kominfo bukan untuk sertifikasi, melalinkan hanya untuk pelatihan pers. Berita hoax yang disiarkan Dewan Pers tanpa konfirmasi itu pun beredar di kalangan wartawan. Meski, jelas-jelas melanggar kode etik jurnalistik.
Karena, secara jelas Kementrian Kominfo memberikan dukungan kepada LSP Pers Indonesia dalam rangka mendapatkan lisensi dari BNSP. Jadi, dukungan itu bukan rekomendasi untuk mengadakan pelatihan. Karena sesungguhnya BNSP justeru melarang LSP bidang apapun untuk mengadakan pelatihan. LSP hanya boleh mengadakan sertifikasi dan Uji Kompetensi, dan bukan untuk pelatihan.
Sebuah pembelajaran yang berharga bagi insan pers bahwa hanya karena kehilangan legitimasi pelaksanaan UKW, Dewan Pers berani membuat siaran pers dengan mengenyampingkan prinsip perimbangan berita yang menjadi hal yang sangat esensial bagi pers di Indonesia, terkait Kode Etik Jurnalistik.
Sangat sulit dimengerti, Dewan Pers menganggap pelaksanaan UKW adalah kewenangannya berdasarkan Pasal 15 Ayat (2 ) huruf f Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga pelaksanaan UKW ini menurut Dewan Pers karena UU Pers merupakan lex spesialis terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi.
Dewan Pers juga memberi contoh profesi Dokter dan Pengacara yang melaksanakan sendiri uji kompetensi oleh organisasinya.
Berdasarkan klaim di atas, penulis ingin memberi pencerahan kepada seluruh Anggota Dewan Pers termasuk para konstituennya, bahwa UU Pers itu lex spesialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Profesi Dokter dan Pengacara itu diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Pada UU Praktik Kedokteran di Pasal 1 ayat (4) disebutkan; “Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi”.
Selanjutnya impelemntasi pasal 1 itu diatur pada pasal Pasal 27 yang berbunyi; “Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi”.
Sementara dalam UU Advokat ditaur pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan; “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”.
Kemudian diatur pada Pasal 3 ayat (1) huruf f yang berbunyi; “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat”.
Dua profesi itu jelas dan nyata disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang masing-masing mengenai pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensinya. Sedangkan UU Pers tidak mengatur secara eksplisit tentang sertifikasi kompetensi wartawan.
Sementara, dasar kewenangan pelaskanaan UKW yang diklaim Dewan Pers mengacu pada Pasal 15 ayat (2) huruf f yang berbunyi; “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan”.
UU Pers pasal berapa yang memberi kewenangan kepada Dewan Pers memberikan lisensi atau ijin pelaksanaan UKW kepada puluhan Lembaga Penguji Kompetensi. Dewan Pers sudah bertindak menjadi regulator bukan lagi lembaga independen.
Dewan Pers lupa bahwa pada sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara tegas mengatakan kalimat dalam pasal ini secara jelas, bahwa Dewan Pers hanyalah fasilitator, bukan regulator. Karena, pasal ini hanya mengatur tentang kewenangan menyusun peraturan-peraturan di bidang pers adalah tugas organisasi-organisasi pers.
Sebetulnya kalimat pada pasal ini mengatur tentang dua kewenangan organisasi pers, yakni menyusun peraturan dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Jadi kalimat kewenangan Dewan Pers untuk peningkatan kualitas profesi kewartawanan adalah keliru, karena itu adalah kewenangan organisasi pers.
Pernyataan tegas Presiden Ri Joko Widodo bahwa Dewan Pers hanyalah fasilitator pada saat sidang uji materi UU Pers di MK itu, seharusnya menjadi pegangan dan acuan Dirjen IKP Kementrian Kominfo Usman Kansong. Karena, yang bersangkutan sendiri adalah pejabat yang ditunjuk Menteri Kominfo RI Johnny Plate dan MenkumHAM RI Yasonna Laoly untuk membacakan langsung tanggapan Presiden selaku Pemerintah pada sidang di MK beberapa waktu lalu.
Bagaimana mungkin, lembaga fasilitator menjadi eksekutor pelaksana UKW bagi wartawan. Seharusnya UKW atau SKW itu kewenangan organisasi pers dan lembaga pelaksana uji kompetensi wajib berlisensi BNSP. Profesi wartawan harus tunduk pada UU Ketenagakerjaan.
Sebagai contoh, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, adalah lembaga yang memiliki Undang-Undang khusus. Namun, tetap taat pada ketentuan perundangan-undangan mengenai sertifikasi profesi adalah kewenangan BNSP sesuai UU Ketenagakerjaan. Makanya Polri dan KPK telah mendirikan LSP Polri dan LSP KPK.
Organisasi Pengacara pun ternyata sudah mendirikan LSP melalui BNSP yakni LSP Pengacara Indonesia. Dan organisasi Kedokteran juga sedang melakukan harmonisasi dengan BNSP dalam rangka pelaksanaan sertifikasi profesi kedokteran.
Untuk itulah, Serikat Pers Republik Indonesia mendirikan LSP Pers Indonesia kemudian mendapatkan Lisensi dari BNSP dalam rangka pelaskanaan sertifikasi kompetensi bagi pers Indonesia.
Dengan demikian, insan pers berhak menentukan pilihan, apakah akan mengikuti pelaksanaan SKW di LSP Pers Indonesia dengan legitimasi Sertifikat Lisensi dari BNSP yang sah, atau pelaksanaan UKW di Dewan Pers dengan legitimasi klaim statemen pejabat Dirjen IKP Kemenkominfo.
Yang pasti, di negara ini segala kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka, lembaga pelaksananya wajib berlisensi atau mengantongi ijin dari pemerintah. Jika tidak, maka pada prakteknya lembaga yang tidak berlisensi atau tidak memiliki ijin dari pemerintah itu akan dikategorikan melakukan kegiatan illegal.
Pada kenyataannya, pelaksanaan SKW berlisensi BNSP melalui LSP Pers Indonesia makin diakui dan terus bergulir di seluruh Indonesia. Meskipun terus ditekan dan didiskreditkan oleh Dewan Pers.
Melalui LSP Pers Indonesia, saat ini sedang berlangsung perencanaan, yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan yang berlinesi BNSP.
Penulis; Heintje G. Mandagie (Ketua LSP Pers Indonesia)
(Red/Tg)
